PALANGKA RAYA,katakata.co.id- Walaupun terbukti bersalah “menggunakan terminal khusus untuk kepentingan umum tanpa memiliki izin dari Menteri”, namun nasib beruntung masih menimpa Direktur Perusahaan Batu Bara PT Mitra Tala bernama H.Gusti Iva Fahrudin. Dimana ia tidak dihukum pidana penjara melainkan hanya divonis denda Rp 60 Juta oleh Majelis Hakim PN Palangka Raya yang diketuai, Yudi Eka Putra, Pada Selasa (27/8/2024).
Padahal dalam kasus ini, terdakwa dijerat dalam kasus perkara penggunaan terminal khusus untuk kepentingan umum tanpa izin pemerintah dan penggunaan kawasan hutan tanpa izin.
Berdasarkanpenelusuran dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Palangka Raya, Dalam putusannya yang dibacakan ketua Majelis hakim, Yudi Eka Putra SH menyatakan bahwa terdakwa H Gusti secara sah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan terminal khusus untuk kepentingan umum tanpa memiliki izin dari Kementerian.
Majelis hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Jaksa bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 300 Jo Pasal 105 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
Meskipun diri dinyatakan majelis hakim terbukti bersalah namun H. Gusti tidak di hukum dengan hukuman Pidana penjara.
Majelis hakim yang beranggotakan hakim Benyamin dan Erhammudin hanya menjatuhkan hukuman kepada H. Gusti berupa kewajiban untuk membayar denda sebesar Rp 60 juta.
Hukuman pembayaran denda sebesar Rp 60 ini juga lebih rendah dari tuntutan hukuman yang di minta Jaksa penuntut umum yang meminta agar terdakwa di jatuhi hukuman pembayaran denda sebesar Rp 100 juta.
“Menyatakan terdakwa H. Gusti Iva Fahrudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPidana “menggunakan terminal khusus untuk kepentingan umum tanpa memiliki izin dari Menteri”.demikian bunyi lengkap isi putusan yang dibacakan hakim Yudi dalam sidang yang di gelar di ruangan sidang
“Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana denda sebanyak sebesar Rp.60 Juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan “ Sambung hakim lagi.
Menanggapi putusan yang terbilang rendah, saat dihubungi melalui pesan whatssapp, Muhammad Rizky Hidayat selaku Penasehat Hukum (PH) H. Gusti enggaan memberikan komentar. (ard/red)
