SAMPIT, KATAKATA.CO.ID – Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Irawati, mengungkap sejumlah catatan dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), setelah mereka meninjau langsung Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kotim, Selasa (11/8/2026).
Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan pelaksanaan program, sekaligus memastikan layanan yang diberikan kepada siswa berjalan sesuai ketentuan.
Irawati menjelaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim lebih berperan dalam aspek administrasi dan pengawasan. Sementara pembiayaan, tenaga pendidik hingga petugas pendukung berada di bawah Kementerian Sosial (Kemensos).
“Kita intinya dari pemerintah daerah hanya administrasi, karena semuanya itu dari Kemensos. Anggarannya, guru-gurunya juga, bahkan sampai ke CS, semuanya SK-nya dari Kemensos,” ujar Irawati.
Meski kewenangan utama berada di pemerintah pusat, Pemkab Kotim tetap melakukan pemantauan terhadap kondisi siswa dan pelaksanaan kegiatan di Sekolah Rakyat.
Salah satu catatan yang menjadi perhatian, yakni kondisi tempat makan siswa yang masih terbuka, sementara sejumlah pekerjaan pembangunan masih berlangsung di sekitar lokasi.
Irawati meminta area tersebut ditutup sementara, untuk menjaga kebersihan makanan yang dikonsumsi para siswa.
“Saya minta ditutup karena dari segi kehigienisannya, masih pengerjaan proyek. Takutnya debu segala macam sehingga menimbulkan penyakit bagi anak-anak,” jelasnya.
Selain fasilitas makan, proses penjaringan peserta didik juga menjadi perhatian Pemkab Kotim.
Irawati mengatakan, pemerintah daerah tetap mempertimbangkan calon siswa yang secara kondisi ekonomi membutuhkan program Sekolah Rakyat, meskipun belum tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurutnya, kondisi faktual calon siswa di lapangan dapat dilengkapi dengan dokumentasi, sebagai bahan pendukung untuk kemudian disampaikan kepada Kemensos.
“Memang di DTSEN tidak masuk datanya, tetapi mereka masuk warga sangat miskin yang ada di Kotim,” ungkap Irawati.
Pemkab Kotim berharap, evaluasi dan catatan tersebut dapat ditindaklanjuti, sehingga pelaksanaan Sekolah Rakyat semakin optimal dan kebutuhan dasar siswa dapat terpenuhi dengan baik.
Editor: Juniardi
