SAMPIT, katakata.co.id- Besarnya perputaran penghasilan dari kebun plasma sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dinilai belum sebanding dengan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat setempat. Dari perkiraan perputaran mencapai Rp1 triliun setiap bulan, hanya sekitar 10 persen yang disebut beredar di daerah.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotim mendorong pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan plasma sawit.
Ketua Bapemperda DPRD Kotim, Marudin mengatakan, regulasi diperlukan agar hasil dari kewajiban plasma 20 persen perusahaan perkebunan dapat memberikan dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal.
“Perputaran penghasilan plasma sawit 20 persen itu di Kotim, kurang lebih satu bulan berkisar Rp1 triliun. Tetapi, perputaran uang tersebut tidak berputar di Kotim, yang hanya berputar kurang lebih sekitar 10 persen saja, sisanya di kabupaten lain, termasuk di luar provinsi dan di luar Pulau Kalimantan,” ungkapnya, Senin (16/11/2026).
Menurut Marudin, persoalan plasma tidak cukup hanya dilihat dari besaran hasil perkebunan yang dibagikan kepada masyarakat. Pengelolaan dan penerima manfaatnya juga perlu diperhatikan agar perputaran ekonomi dari sektor perkebunan benar-benar memberikan keuntungan bagi daerah.
Ia menyatakan dukungan terhadap langkah Bupati Kotim Halikinnor yang ingin mendorong pengaturan pengelolaan plasma melalui regulasi daerah.
“Kami PKB, Fraksi PKB di DPRD melalui Bapemperda nanti, akan mendorong untuk diterbitkan Perda tentang sebagaimana manajemen atau pengelolaan plasma itu kembali kepada masyarakat Kotim,” katanya.
Salah satu hal yang dinilai perlu menjadi perhatian dalam penyusunan aturan tersebut adalah persyaratan administrasi kependudukan bagi penerima manfaat. Marudin menilai penerima plasma sebaiknya merupakan warga yang memiliki administrasi kependudukan Kotim.
Dengan pengaturan tersebut, hasil ekonomi dari perkebunan sawit diharapkan lebih banyak beredar di wilayah Kotim, bukan justru mengalir ke daerah lain.
Marudin menyebut dorongan pembentukan regulasi itu sejalan dengan prinsip politik kehadiran yang diusung PKB, yakni mendorong kebijakan yang berangkat dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
“Bagaimana itu diterbitkan sebuah regulasi agar ketika plasma 20 persen itu memang berputar di daerah asli adminduk Kotim, maka insyaallah Kotim akan menjadi sejahtera,” tegasnya.
Penulis: Wiyandri
Editor : Ardi


