PALANGKA RAYA,katakata.co.id – Tim penasihat hukum mantan Direktur Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya (UPR), YL, resmi mengajukan permohonan praperadilan terkait proses penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Pascasarjana UPR.
Kuasa hukum YL, Jeplin M Sianturi, mengatakan langkah praperadilan ditempuh karena pihaknya menilai terdapat sejumlah prosedur penyidikan yang perlu diuji secara hukum, terutama terkait pengambilan dokumen saat proses penggeledahan.
“Pemeriksaan terhadap klien kami pada Senin lalu berjalan lancar dan kooperatif. Namun ada beberapa hal dalam proses penyidikan yang perlu kami garis bawahi,” ujar Jeplin kepada awak media di Palangka Raya, Rabu (11/3/2026).
Ia menjelaskan, kliennya ditetapkan sebagai tersangka pada 26 Februari 2026 berdasarkan surat penetapan dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya. Meski demikian, pihaknya menilai ada sejumlah aspek prosedural yang patut dipertanyakan, khususnya terkait penggeledahan yang dilakukan penyidik pada tahun 2023.
Menurut Jeplin, dalam penggeledahan tersebut penyidik membawa sekitar 15 boks dokumen dari lokasi yang diperiksa. Dokumen-dokumen itu kemudian dicantumkan dalam berita acara penggeledahan sebagai barang bukti.
“Dalam berita acara penggeledahan disebutkan 15 boks dokumen itu menjadi barang bukti. Padahal secara hukum, barang bukti seharusnya diperoleh melalui mekanisme penyitaan yang sah,” katanya.
Ia menambahkan, hingga hampir dua tahun setelah penggeledahan tersebut, pihaknya tidak menemukan adanya berita acara penyitaan terhadap dokumen yang dibawa penyidik. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar pengajuan praperadilan.
“Jika nanti pengadilan menyatakan pengambilan dokumen itu tidak sah, maka seluruh proses yang menggunakan dokumen tersebut juga layak dipertanyakan,” jelasnya.
Selain itu, tim kuasa hukum juga menyoroti ruang lingkup penyidikan yang dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan surat perintah penyidikan awal. Dalam surat perintah penyidikan tahun 2023 disebutkan pemeriksaan mencakup penggunaan anggaran periode 2018 hingga 2022.
Namun dalam perkembangannya, kata Jeplin, perkara yang dipersoalkan hanya berkaitan dengan penggunaan anggaran tahun 2019 sampai 2022. “Mengapa tahun 2018 tidak ditelusuri secara menyeluruh, padahal berdasarkan informasi yang kami peroleh masih ada sekitar Rp700 juta dana yang belum dipertanggungjawabkan oleh pengurus sebelumnya,” ujarnya.
Tim penasihat hukum juga mempertanyakan dasar perhitungan kerugian negara yang disebut mencapai sekitar Rp2,4 miliar. Menurut mereka, hingga saat ini belum ada penjelasan terbuka mengenai lembaga yang melakukan audit tersebut.
“Kerugian negara seharusnya dihitung oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan audit. Jika bukan lembaga yang berwenang, maka hal itu tentu akan menjadi bagian dari pembelaan kami di pengadilan,” kata Jeplin.
Di sisi lain, kuasa hukum juga membantah sejumlah tudingan terhadap kliennya, termasuk terkait isu penempatan pegawai yang disebut memiliki hubungan keluarga dengan YL. Kartika Candrasari menegaskan bahwa kewenangan penempatan pegawai berada pada pihak rektorat.
“Direktur Pascasarjana tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan strategis terkait penempatan pegawai,” ujarnya.
Sementara itu, pihak Kejaksaan Negeri Palangka Raya sebelumnya menyampaikan bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Pascasarjana UPR telah berjalan sejak November 2023. Dalam proses tersebut, penyidik telah memeriksa sekitar 90 orang saksi serta mengumpulkan sejumlah dokumen terkait sebelum menetapkan YL sebagai tersangka.
Penyidik menduga terdapat penyimpangan dalam pengelolaan anggaran kegiatan Pascasarjana UPR tahun 2019–2022 yang berdasarkan hasil audit menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp2,43 miliar. Hingga berita ini diturunkan, Kepala Seksi Intelijen Kejari Palangka Raya, Hadiarto, belum memberikan keterangan resmi terkait pengajuan praperadilan tersebut.
Penulis : Ardi
Editor : Ika
