KatakataKatakata
  • Home
  • Pemerintahan
    • Pemprov Kalteng
    • Pemko Palangka Raya
    • Pemkab Pulang Pisau
    • Pemkab Kapuas
    • Pemkab Barito Selatan
    • Pemkab Barito Utara
    • Pemkab Barito Timur
    • Pemkab Murung Raya
    • Pemkab Katingan
    • Pemkab Kotawaringin Timur
    • Pemkab Kotawaringin Barat
    • Pemkab Lamandau
    • Pemkab Sukamara
    • Pemkab Seruyan
    • Pemkab Gunung Mas
    • Dinas PUPR Barito Selatan
    • PUPR-PKP Kapuas
  • Legislatif
    • DPRD Prov Kalteng
    • DPRD Palangka Raya
    • DPRD Pulang Pisau
    • DPRD Kapuas
    • DPRD Barito Selatan
    • DPRD Barito Utara
    • DPRD Barito Timur
    • DPRD Murung Raya
    • DPRD Katingan
    • DPRD Kotawaringin Timur
    • DPRD Kotawaringin Barat
    • DPRD Lamandau
    • DPRD Sukamara
    • DPRD Seruyan
    • DPRD Gunung Mas
  • Universitas Palangka Raya
  • Politik
  • Hukum & Investigasi
  • More
    • Hiburan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Sosial Budaya
    • Opini
Reading: Nasib GTT Terancam Kebijakan Non-ASN 2027, DPRD Kalteng Dorong Diangkat PPPK
Bagikan
KatakataKatakata
  • Home
  • Pemerintahan
  • Legislatif
  • Universitas Palangka Raya
  • Politik
  • Hukum & Investigasi
  • More
  • Home
  • Pemerintahan
    • Pemprov Kalteng
    • Pemko Palangka Raya
    • Pemkab Pulang Pisau
    • Pemkab Kapuas
    • Pemkab Barito Selatan
    • Pemkab Barito Utara
    • Pemkab Barito Timur
    • Pemkab Murung Raya
    • Pemkab Katingan
    • Pemkab Kotawaringin Timur
    • Pemkab Kotawaringin Barat
    • Pemkab Lamandau
    • Pemkab Sukamara
    • Pemkab Seruyan
    • Pemkab Gunung Mas
    • Dinas PUPR Barito Selatan
    • PUPR-PKP Kapuas
  • Legislatif
    • DPRD Prov Kalteng
    • DPRD Palangka Raya
    • DPRD Pulang Pisau
    • DPRD Kapuas
    • DPRD Barito Selatan
    • DPRD Barito Utara
    • DPRD Barito Timur
    • DPRD Murung Raya
    • DPRD Katingan
    • DPRD Kotawaringin Timur
    • DPRD Kotawaringin Barat
    • DPRD Lamandau
    • DPRD Sukamara
    • DPRD Seruyan
    • DPRD Gunung Mas
  • Universitas Palangka Raya
  • Politik
  • Hukum & Investigasi
  • More
    • Hiburan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Sosial Budaya
    • Opini
  • Box Redaksi
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
@2023 Copyright Katakata.co.id

DPRD Prov KaltengKalimantan TengahPalangka Raya

Nasib GTT Terancam Kebijakan Non-ASN 2027, DPRD Kalteng Dorong Diangkat PPPK

Kamis, 23 Juli 2026 21:38
Bagikan
3 Min Read
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugiyarto.
Bagikan

PALANGKA RAYA, katakata.co.id  – Rencana penghentian pengangkatan tenaga non-ASN mulai 2027 menjadi perhatian DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng). Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menambah ketidakpastian bagi guru tidak tetap (GTT) yang selama ini masih dibutuhkan untuk menopang kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah.

Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, meminta pemerintah memberikan kepastian terhadap masa depan para GTT yang telah bertahun-tahun mengabdikan diri di dunia pendidikan.

Menurutnya, keberadaan GTT masih sangat dibutuhkan, terutama di sekolah yang mengalami kekurangan tenaga pendidik. Karena itu, keberadaan mereka tidak semestinya hanya dipandang sebagai tenaga tambahan.

“Kalau saya, lebih baik GTT itu dipermanenkan. Karena sekarang guru-guru tidak tetap itu membebani sekolah-sekolah. APBD hanya sebagai penunjang. Banyak guru yang digaji oleh sekolah, baik dari dana BOS maupun dari komite sekolah. Itu yang terjadi,” ujar Sugiyarto.

Ia mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan tenaga pendidik di lapangan belum sepenuhnya terpenuhi. Sejumlah sekolah masih mengandalkan guru honorer agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal.

Di sisi lain, persoalan kesejahteraan GTT juga menjadi perhatian. Sebagian guru masih menerima honor relatif kecil dengan sumber pembiayaan yang terbatas, meski tanggung jawab yang diemban cukup besar.

Sugiyarto menilai kondisi tersebut perlu segera dicarikan solusi sebelum kebijakan penghentian pengangkatan tenaga non-ASN diberlakukan secara penuh.

“Kalau untuk tahun 2026 masih aman. Tapi tahun 2027 itu harus diperjuangkan. Jangan sampai mereka diberhentikan. GTT itu masih banyak. Mereka berharap statusnya bisa dinaikkan menjadi PPPK,” tegasnya.

Mantan Wakil Bupati Lamandau itu menilai pengangkatan GTT menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat menjadi salah satu opsi untuk memberikan kepastian status sekaligus mempertahankan tenaga pendidik yang telah berpengalaman di sekolah.

Menurutnya, guru honorer yang selama ini aktif mengajar dan memang dibutuhkan sekolah perlu mendapatkan perhatian dalam setiap kebijakan pengadaan tenaga pendidik.

Ia juga meminta pemerintah mempertimbangkan kebutuhan riil sekolah sebelum melakukan kebijakan pengurangan atau penghentian tenaga non-ASN. Sebab, kekurangan guru justru berpotensi meningkatkan beban kerja tenaga pendidik yang masih tersedia.

“Kalau memang bisa mengangkat tenaga honorer, utamakan dulu GTT atau guru honorer yang sekarang sudah mengajar di sekolah dengan gaji yang tidak jelas. Itu yang harus diperjuangkan. Artinya sekolah memang membutuhkan guru. Jangan sampai nanti satu guru harus mengajar begitu banyak mata pelajaran karena itu memberatkan,” pungkasnya.

 

Penulis : Wiyandri

Editor : Ardi

Editor Katakata Kamis, 23 Juli 2026 21:38
Bagikan artikel ini
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link
Leave a review Leave a review

Leave a review Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Please select a rating!

POPULER

Kuasa Hukum Entai S. Tihang Minta BPN Tinjau Sertifikat Tanah di Jalan Menteng 12
Sabtu, 31 Oktober 2026 11:46
SURAT TERBUKA: GDAN SIAP MEMBERSAMAI POLDA KALTENG MEMBERSIHKAN KAMPUNG PUNTUN DARI NARKOBA
Jumat, 16 Oktober 2026 18:10
Dashboard Karhutla Palangka Raya Sajikan Informasi Titik Panas hingga Layanan Kesehatan
Senin, 26 Oktober 2026 11:33
Padamkan Karhutla dengan Api, Polres Kapuas Penjarakan Peladang, Tolak Penangguhan Penahanan 
Senin, 2 November 2026 21:06
Status Darurat Karhutla Kalteng Diperpanjang, Berlaku hingga Akhir November
Selasa, 27 Oktober 2026 21:38

Berita Terbaru

Pemkab Barsel Perkuat Pengawasan Produk Pangan, Pastikan Makanan Aman Dikonsumsi
Pemkab Barito Selatan Sabtu, 14 November 2026 21:58
Dinsos Barsel Siapkan 13 Ribu Paket Sembako untuk Keluarga Kurang Mampu
Pemkab Barito Selatan Sabtu, 14 November 2026 21:41
Kemah Besar Pramuka XI Seruyan Raya Jadi Wadah Pembentukan Karakter Generasi Muda
Pemkab Seruyan Sabtu, 14 November 2026 21:09
Pemkab Seruyan Sinkronkan Tata Ruang, Siapkan Penyelesaian Fragmentasi Kawasan Hutan
Pemkab Seruyan Sabtu, 14 November 2026 21:04
Asisten Pemerintahan dan Kesra Palangka Raya Tutup Kegiatan Festival Literasi 2026
Kalimantan Tengah Palangka Raya Pemko Palangka Raya Sabtu, 14 November 2026 21:02

You Might Also Like

Kalimantan TengahPalangka RayaPemko Palangka Raya

Asisten Pemerintahan dan Kesra Palangka Raya Tutup Kegiatan Festival Literasi 2026

Sabtu, 14 November 2026 21:02
Kalimantan TengahPalangka RayaPemko Palangka Raya

Pemko Palangka Raya Perkuat Mitigasi Bencana Banjir

Sabtu, 14 November 2026 20:58
Kalimantan TengahPalangka RayaPemko Palangka Raya

Said Zain Bachsin Jabat Kadis DPKUKMP Palangka Raya

Sabtu, 14 November 2026 20:56
Kalimantan TengahOlahragaPalangka Raya

Menuju Porwanas 2027 di Lampung, PWI Kalteng Panaskan Persaingan Domino Internal

Sabtu, 14 November 2026 16:04
KatakataKatakata
Follow US
© 2023 Global Media Bersaudara | Katakata.co.id
  • Box Redaksi
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
Selamat Datang!

Login ke Akun Anda

Lost your password?