PALANGKA RAYA, katakata.co.id — Untuk menampung keluhan masyarakat yang ada di Palangka Raya, Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Faridawaty Darland Atjeh melakukan reses beberapa waktu lalu.
Hal tersebut pun ia paparkan mulai dari program bantuan sosial yang dinilai tidak tepat sasaran hingga kondisi infrastruktur yang belum memadai.
Menurut ketua Fraksi Nasdem itu, banyak warga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap belum efektif. Selain menyerap anggaran cukup besar, program tersebut juga dikeluhkan karena kualitas makanan yang dinilai belum sesuai harapan.
“Warga menyampaikan bahwa program ini perlu dievaluasi, baik dari sisi kualitas maupun manfaatnya. Bahkan ada yang mengusulkan agar bantuan diberikan dalam bentuk lain yang lebih fleksibel,” ujarnya.
Di sektor infrastruktur, persoalan drainase dan jalan rusak menjadi keluhan dominan. Ia menuturkan, sejumlah ruas jalan di kawasan permukiman warga kerap mengalami banjir akibat saluran air yang tidak berfungsi optimal.
“Ada laporan bahwa hujan dalam waktu singkat saja sudah menyebabkan genangan. Ini menunjukkan perlunya perbaikan sistem drainase secara menyeluruh,” jelasnya.
Selain itu, Faridawaty juga menerima aduan terkait proyek pembangunan jalan yang belum tuntas, khususnya di kawasan Mendawai. Warga mengeluhkan pengerjaan yang terhenti tanpa kejelasan, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari.
“Pembangunan yang tidak selesai justru menimbulkan masalah baru bagi masyarakat. Ini harus segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti persoalan penyaluran bantuan sosial yang dinilai masih bermasalah. Berdasarkan laporan warga dan ketua RT, data penerima bantuan kerap tidak akurat.
“Banyak keluhan bahwa yang berhak justru tidak menerima, sementara yang tidak memenuhi kriteria malah mendapatkan bantuan. Ini menjadi perhatian serius,” katanya.
Ia menambahkan, warga juga menginginkan keterlibatan lebih besar dari pihak RT dalam proses pendataan agar bantuan bisa tepat sasaran.
Keluhan lain yang turut disampaikan mencakup kebutuhan pemasangan CCTV untuk keamanan lingkungan, perbaikan pengaringan yang menyebabkan banjir, hingga hambatan perizinan pembangunan jembatan yang sudah lama tertunda.
Menanggapi hal tersebut, Faridawaty menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dan akan dibahas bersama instansi terkait.
“Ini adalah suara masyarakat yang harus kita perjuangkan. Kami akan dorong agar ada solusi nyata dan kebijakan yang lebih berpihak kepada warga,” pungkasnya.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ririen Binti
