JAKARTA, katakata.co.id – Anggota Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (PPUU DPD RI) Agustin Teras Narang menyatakan pendapatnya terkait pengelolaan sumber daya alam. Terlebih apa yang sudah dilakukan para founding fathers sudah memiliki visi bagi kemajuan bangsa lewat pengelolaan sumber daya alam.
Hal itu dikemukakan Teras dalam kegiatan rapat dengar pendapat, Rabu (5/4/2023), terkait Rancangan Undang Undang Pengelolaan Sumber Daya Alam bersama para pakar bidang sumber daya alam dan energi.
Teras menilai pengelolaan sumber daya alam membutuhkan strategi jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan nasional. Upaya pengelolaan sumber daya alam, terlebih yang berkaitan dengan energi, mesti didesain dari hulu hingga ke hilir agar rantai pengelolaannya benar-benar memberikan dampak terbesar bagi kepentingan rakyat sesuai amanah konstitusi.
“Peran-peran penting daerah, khususnya yang memiliki ekonomi berbasis sumber daya alam, menjadi penting untuk mengawal rancangan undang-undang untuk pengelolaan sumber daya alam ini. Termasuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam akan memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah dan begitu juga kesejahteraannya,” ungkap Teras.
Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2010 dan 2010 -2015 ini pun berharap bahwa pengelolaan sumber daya alam, pasca berakhirnya izin usaha perusahaan, tidak hanya meninggalkan masalah baru bagi daerah. Sebaliknya mesti mampu meninggalkan kemandirian ekonomi bagi masyarakat daerah penghasil sumber daya alam.
Sebelumnya, pakar energi yang juga mantan Menteri Energi Sumber Daya Mineral oleh Arcandra Tahar dalam rapat menyebutkan ada empat hal yang penting dilihat dalam pengelolaan sumber daya alam.
Arcandra mengatakan, sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, empat hal penting yang sekaligus cita-cita ideal itu, antara lain sumber daya alam dikelola oleh putera-puteri terbaik bangsa, teknologi yang digunakan diciptakan sendiri, pendanaan dari dalam negeri, serta pemanfaataan sumber daya alam pertama-tama untuk kebutuhan dalam negeri.
Karena itu sebutnya merupakan hal penting yang mesti dimasukkan dalam rancangan undang-undang pengelolaan sumber daya alam yang sedang kami garap di DPD RI. Berbagai upaya mesti dilakukan untuk mengurangi gap yang terjadi atas empat hal penting ini.
Sementara itu, Dr Teguh Kurniawan dari Departemen Ilmu Administrasi Universitas Indonesia menekankan pentingnya aspek berkelanjutan dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, aspek Tata Kelola Lingkungan Daerah sebagai konsep politik pelibatan masyarakat sipil lokal dalam masalah lingkungan serta peran penting pemerintah daerah tak kalah penting, termasuk sebagai salah satu upaya pengurangan kemiskinan.
Khusus untuk sektor pertambangan menurut Teguh Kurniawan beberapa tantangan perlu dijawab, seperti resentralisasi kewenangan, ekspor ilegal, kepatuhan pemegang izin, lemahnya pengawasan, dampak lingkungan, isu tenaga kerja asing, reinkarnasi Izin Usaha Pertambangan, kontribusi bagi ekonomi lokal, konflik sosial, hingga penambangan ilegal. (ad/red)
