PALANGKA RAYA, katakata.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam upaya menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Rapat yang berlangsung secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (20/7/2026), dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setda Provinsi Kalimantan Tengah Anang Dirjo, bersama unsur Forkopimda, perangkat daerah, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah.
Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Tomsi Tohir dan diikuti Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono, perwakilan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
Dalam paparannya, Deputi BPS Ateng Hartono menyampaikan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga minggu ketiga Juli 2026. Berdasarkan data historis, bulan Juli umumnya mengalami inflasi dengan kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebagai penyumbang utama. Hingga 17 Juli 2026, hanya empat provinsi yang mengalami kenaikan IPH, sementara jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH turun menjadi 69 daerah dibandingkan 78 daerah pada pekan sebelumnya.
BPS juga mengingatkan pemerintah daerah untuk mewaspadai pergerakan harga sejumlah komoditas strategis, seperti beras, bawang putih, dan minyak goreng. Harga beras medium tercatat meningkat selama empat bulan berturut-turut, sedangkan harga bawang putih masih berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP). Sementara itu, harga cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan daging ayam ras mulai menunjukkan tren penurunan secara nasional.
Kementerian Pertanian memaparkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau dan potensi dampak El Nino melalui pemetaan wilayah rawan kekeringan, penguatan pendampingan penyuluh pertanian, perbaikan infrastruktur irigasi, serta penguatan cadangan beras nasional yang kini mencapai sekitar 5,24 juta ton. Pemerintah daerah juga diminta meningkatkan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan memperkuat kerja sama antardaerah guna menjaga pasokan komoditas pangan.
Sementara itu, Kementerian Perdagangan melaporkan harga bawang putih nasional per 17 Juli 2026 mencapai rata-rata Rp38.858 per kilogram atau naik sekitar 0,6 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan harga masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia Timur sehingga pemerintah terus mengoptimalkan distribusi melalui penambahan pelabuhan masuk impor.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir meminta agar realisasi impor bawang putih segera dipercepat sehingga kuota yang telah diberikan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menjaga ketersediaan pasokan dan menekan gejolak harga di pasar.
Pada kesempatan yang sama, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan harga di tingkat produsen maupun konsumen. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) juga diminta difokuskan pada daerah yang mengalami lonjakan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) agar upaya stabilisasi pangan lebih efektif dan tepat sasaran.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemprov Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga pangan, memperlancar distribusi, serta mengantisipasi dampak musim kemarau. Langkah ini diharapkan mampu menjaga inflasi tetap terkendali, melindungi daya beli masyarakat, dan memperkuat ketahanan pangan di Kalimantan Tengah maupun secara nasional.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ardi
