KUALA KAPUAS,katakata.co.id- Pemerintah Kabupaten Kapuas, melakukan pemetaan terhadap database persoalan Tenaga Kontrak (Tekon) yang ada di lingkup pemerintah daerah setempat, untuk dikonsultasikan dengan pihak Kementerian PAN dan RB serta meminta dukungan, solusi dan kejelasan dari Tenaga Non-ASN tersebut.
“Insya Allah kalau tuntas, data dan pekerjaan Non-ASN artinya permasalahan Tenaga kerja kita yang Non_ASN selesai,” kata Penjabat (Pj) Bupati Kapuas, Darliansjah, di Kuala Kapuas, Rabu (5/2/2025).
Dari tindak lanjut hasil rapat ini, sambungnya, diharapkan masing-masing Sekretaris dinas dan Kasubbag UK tiap perangkat daerah bisa membawa data yang valid dan bisa menjadi bahan dukungan untuk di konsultasikan ke KemenPAN dan RB.
Hal itu disampaikan oleh orang nomor satu di kabupaten setempat ini, saat memimpin rapat terkait pengakatan Tenaga Kontrak bersama jajaran Pemkab Kapuas, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Septedy dan Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kapuas Romulus, bertempat di Ruang Rapat Rujab Bupati Kapuas.
Sementara itu, Plt Kepala BKPSDM Kapuas Romulus menjelaskan, untuk rekapitulasi Tenaga Non_ASN dilingkungan Pemkab Kapuas secara keseluruhan berjumlah 4.874 orang dengan rincian yakni, Tenaga Non_ASN Eks THK II berjumlah 63 Orang, Tenaga Non-ASN masuk Database BKN 2.698 orang dan Tenaga Non-ASN tidak masuk Database BKN 2.113 orang.
“Rincian berikutnya ada Tenaga Non-ASN masuk Database BKN yang lulus seleksi CPNS dan PPPK Tahap I TA 2024 ada 706 orang diantaranya, Tenaga Non-ASN Eks THK II lulus PPPK berjumlah 32 Orang, Tenaga Non-ASN masuk Database BKN yang lulus PPPK 656 orang dan Tenaga Non-ASN masuk Database BKN lulus CPNS 18 orang,” terangnya.
Kemudian, lanjutnya, Tenaga Non_ASN Eks THK II berjumlah 31 Orang, Tenaga Non-ASN masuk Database BKN 2024 dan Tenaga Non-ASN tidak masuk Database BKN 2.113 orang.
Dan kesimpulan dari rapat tersebut, adalah Tenaga Non-ASN yang tidak termasuk dalam Tahun Anggaran 2024, kepala perangkat daerah harus mendata dan mengelompokan Tekon yang ada di Instansinya berdasarkan tahun penerimaan disertai dengan surat pernyataan mutlak dari kepala perangkat daerah yang bersangkutan.
BKPSDM bertugas memvalidasi data dari kepala perangkat daerah tersebut dan memetakan formasi yang ditinggalkan Tenaga Non-ASN yang akan dinyatakan lulus atau berhenti, bekerja sama dengan BKAD terkait tentang slip gaji.
“Khusus tenaga Non-ASN Dinas Pendidikan dan Kesehatan diprioritaskan berdasarkan Skill dan tidak boleh mengangkat tenaga Non-ASN baru, terkecuali mendapat persetujuan dari Kementerian PAN dan RB,” tutup Romulus. (ard/red)
