KUALA PEMBUANG, katakata.co.id – Pemerintah Kabupaten Seruyan terus mendorong pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat melalui penguatan pemahaman regulasi di tingkat masyarakat dan pemangku kepentingan.
Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2026 yang digelar di Gedung Serba Guna Pembuang Hulu, Kecamatan Hanau, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan ini dibuka Kepala Bagian Hukum Setda Seruyan, Imanuel, yang hadir mewakili Sekretaris Daerah. Turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Seruyan, Rusdi Hidayat, serta sejumlah perwakilan perangkat daerah terkait.
Dalam sambutannya, Imanuel menyampaikan bahwa pemahaman terhadap regulasi tersebut penting agar proses pengakuan masyarakat hukum adat dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, keberadaan aturan ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat adat, termasuk keberlangsungan hak-hak tradisional dan kelembagaan adat yang masih hidup di tengah masyarakat.
Perbup Nomor 21 Tahun 2026 sekaligus menjadi pedoman teknis pelaksanaan pengakuan masyarakat hukum adat sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
Dalam regulasi tersebut, proses pengakuan dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pengusulan, identifikasi, verifikasi dan validasi, pemberian rekomendasi, hingga penetapan melalui Keputusan Bupati.
Identifikasi masyarakat hukum adat mencakup penelusuran sejarah asal-usul, wilayah adat, hukum adat, serta simbol-simbol yang menjadi bagian dari identitas masyarakat setempat.
Pemerintah kecamatan juga memiliki peran dalam proses tersebut dengan melibatkan tokoh adat dan kelompok masyarakat adat guna memastikan informasi serta kondisi yang menjadi dasar pengakuan dapat teridentifikasi dengan baik.
Melalui sosialisasi ini, Pemkab Seruyan berharap seluruh pihak memahami mekanisme yang telah ditetapkan sehingga upaya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dapat dilaksanakan secara terarah serta memiliki landasan hukum yang jelas.
Penulis/Editor: Ardi


