JAKARTA, katakata.co.id – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Kantor Lemhannas RI, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir bersama Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily.
Turut mendampingi jajaran PWI Pusat yakni Wakil Sekjen Kadirah, Wakil Sekjen Haryo Ristamaji, dan Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum Anrico Pasaribu.
Kerja sama meliputi peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan kepemimpinan dan Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan. Selain itu, kedua lembaga sepakat melakukan pertukaran informasi, pertukaran narasumber, penyelenggaraan kegiatan ilmiah, serta bidang lain yang disepakati.
Ketua Umum PWI Akhmad Munir menyambut baik MoU tersebut. Menurutnya, kerja sama PWI dan Lemhannas bukan hal baru, melainkan pembaruan dari kemitraan yang sudah lama terjalin.
“Kami menyambut baik MoU antara PWI dengan Lemhannas. Kerja sama ini adalah pembaruan karena sebelumnya sudah terjalin cukup lama,” ujar Munir.
Ia menjelaskan, selama ini anggota PWI pusat hingga daerah telah mengikuti berbagai program Lemhannas, termasuk pendidikan wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara berdurasi tiga hingga enam bulan.
Munir menegaskan kolaborasi akan terus dilanjutkan mengingat tantangan ketahanan nasional semakin kompleks di tengah perkembangan teknologi informasi dan dinamika geopolitik.
“Kami sadar betul tantangan terhadap ketahanan negara itu harus terus dijaga,” katanya.
Menurutnya, penguatan nilai-nilai kebangsaan di kalangan wartawan menjadi penting karena pers memiliki peran strategis dalam memproduksi dan mendistribusikan informasi.
“Wartawan perlu memastikan produk jurnalistik yang dihasilkan tetap menjaga NKRI, nilai-nilai kebangsaan, dan merawat kebinekaan agar bangsa ini menjadi bangsa yang tahan dan kuat,” tegasnya.
Sementara Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily mengatakan ketahanan nasional tidak hanya ditentukan kekuatan militer, tetapi juga mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan demografi.
“Ketahanan nasional bukan hanya ditentukan kekuatan militer, tetapi juga oleh komponen yang lain,” ujar Ace.
Ia menambahkan, ancaman bangsa saat ini tidak hanya perang militer, tetapi juga perang kognitif yang memengaruhi pola pikir masyarakat, terutama dengan masifnya penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan algoritma dalam penyebaran informasi.
“Karena itu masyarakat harus memiliki kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terpengaruh informasi yang beredar,” pungkasnya.
Editor: Zainal
