PALANGKA RAYA, katakata.co.id– Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) didorong membangun rumah sakit rujukan tipe B di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito. Pembangunan fasilitas kesehatan tersebut dinilai penting untuk memperluas sekaligus pemerataan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Barito.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, mengatakan keberadaan rumah sakit tipe B di kawasan tersebut dapat memperkuat sistem rujukan dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya.
“Di wilayah DAS Barito itu, kami harapkan ada rumah sakit tipe B sebagai fasilitas referensi,” ujar Purdiono, Kamis (2/7/2026).
Menurutnya, pelayanan kesehatan di sejumlah kabupaten di kawasan DAS Barito masih terbatas. Kondisi tersebut membuat pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan harus dirujuk ke Palangka Raya.
“Pelayanan kesehatan di sana masih sangat terbatas, fasilitas rumah sakitnya juga belum memadai. Kalau dirujuk ke RSUD Doris Sylvanus pun sering terkendala, selain jaraknya jauh juga karena keterbatasan ruang perawatan,” katanya.
Purdiono menilai jarak tempuh yang jauh dan keterbatasan daya tampung rumah sakit rujukan menjadi kendala dalam mempercepat penanganan pasien. Karena itu, pembangunan rumah sakit tipe B di wilayah Barito dinilai dapat menjadi solusi strategis.
“Keberadaan rumah sakit tipe B di wilayah DAS Barito dapat menjadi solusi untuk mempercepat pelayanan sekaligus mendekatkan akses kesehatan kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia menegaskan pemerataan fasilitas kesehatan harus menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah. Masyarakat di seluruh wilayah Kalteng, termasuk kawasan Barito, kata dia, berhak memperoleh akses pelayanan kesehatan yang layak dan berkualitas.
Purdiono juga menyebut Pemerintah Kabupaten Barito Timur telah menyiapkan lahan yang dapat mendukung rencana pembangunan rumah sakit tersebut. Menurutnya, kesiapan lahan menjadi modal penting apabila pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat merealisasikan pembangunan.
“Barito Timur sudah menyiapkan lahan. Kalau memang ada keterbatasan anggaran, kita berharap ini bisa menjadi perhatian pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” ucapnya.
Terkait dukungan anggaran, Purdiono memastikan DPRD Kalteng pada prinsipnya mendukung pembangunan fasilitas kesehatan tersebut. Namun, ia mengakui kemampuan fiskal daerah masih menghadapi keterbatasan karena cukup bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
“Kondisi fiskal kita masih bergantung pada transfer pusat. Jika dana itu berkurang, tentu ruang fiskal daerah juga ikut terbatas,” tuturnya.
Ia berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan di Kalteng, termasuk sektor kesehatan. Terlebih, Kalteng merupakan salah satu daerah penghasil sumber daya alam yang memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional.
Selain dukungan pembangunan infrastruktur kesehatan, Purdiono mendorong penguatan pendapatan asli daerah (PAD) agar kemampuan fiskal Kalteng semakin mandiri dan pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat.
“Harapan kita pemerintah pusat juga memberikan perhatian kepada Kalteng sebagai daerah penghasil sumber daya alam, sekaligus kita terus mendorong peningkatan PAD agar kemandirian fiskal daerah semakin kuat,” pungkasnya.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ardi
