PALANGKA RAYA, katakata.co.id – Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan melalui penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) serta Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Pulang Pisau, H. Ahmad Rifa’i, S.Kom., saat memimpin Rapat Koordinasi Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis Penyelenggaraan PUG Kabupaten Pulang Pisau yang digelar di Alltrue Hotel, Palangka Raya, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan itu dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau, Kepala DP3AP2KB Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Bapperida selaku Ketua Kelompok Kerja PUG Kabupaten Pulang Pisau, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ahmad Rifa’i menegaskan bahwa pengarusutamaan gender harus menjadi bagian integral dalam seluruh proses pembangunan daerah, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi program.
“Pengarusutamaan gender bukan sekadar program, tetapi strategi pembangunan yang harus hadir dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan daerah,” tegas Ahmad Rifa’i.
Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan PUG sangat bergantung pada komitmen seluruh perangkat daerah dalam menyusun program yang berpihak pada kebutuhan masyarakat secara adil dan setara. Karena itu, ia meminta seluruh OPD mengoptimalkan penerapan PPRG melalui penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) secara tepat dan terukur.
Bupati menjelaskan bahwa penganggaran responsif gender bukan berarti membagi anggaran secara sama rata, melainkan memastikan alokasi sumber daya mampu menjawab kebutuhan berbagai kelompok masyarakat, termasuk perempuan, laki-laki, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
“Anggaran daerah harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam. Penganggaran responsif gender adalah upaya menghadirkan keadilan dalam pembangunan dengan mengatasi kesenjangan yang masih ada,” ujarnya.
Ahmad Rifa’i juga menyoroti sejumlah isu strategis yang perlu menjadi fokus penerapan PPRG, di antaranya percepatan penurunan stunting, pemberdayaan ekonomi perempuan dalam pengentasan kemiskinan, serta peningkatan keterwakilan perempuan di sektor politik dan ruang publik.
Terkait upaya percepatan penurunan stunting, ia menilai perempuan, khususnya ibu hamil dan menyusui, memiliki peran penting dalam menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Oleh sebab itu, dukungan program pemenuhan gizi, edukasi pengasuhan anak, serta akses air bersih yang ramah keluarga harus terus diperkuat.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui penguatan sektor UMKM. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan memperluas akses permodalan, pelatihan keterampilan, hingga pendampingan usaha berbasis gender.
“Perempuan yang berdaya secara ekonomi akan menjadi salah satu pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Bupati juga menekankan pentingnya meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan, baik di lingkungan pemerintahan, lembaga legislatif, maupun forum perencanaan pembangunan seperti Musrenbang.
Menurutnya, keterlibatan perempuan dalam ruang-ruang strategis akan melahirkan kebijakan yang lebih komprehensif, inklusif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Pada kesempatan tersebut, Ahmad Rifa’i turut menyampaikan target Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau untuk meraih Anugerah Parahita Ekapraya (PPE) dari pemerintah pusat sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang responsif gender.
Untuk mendukung target tersebut, ia meminta Tim Penggerak PUG, Bapperida,dan DP3AP2KB terus mengawal pemenuhan tujuh prasyarat PUG, termasuk penguatan sistem data terpilah gender di seluruh perangkat daerah.
Menutup arahannya, Bupati menginstruksikan seluruh peserta rakor agar mengikuti kegiatan secara serius dan menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti secara konkret.
“Saya berharap koordinasi lintas sektor semakin diperkuat dan seluruh program kerja tahunan telah mengintegrasikan perspektif gender sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat,” pungkasnya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berharap implementasi Pengarusutamaan Gender semakin efektif dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ardi
