PALANGKA RAYA, katakata.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali menorehkan capaian positif dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Ke-2 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 yang berlangsung di ruang rapat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (17/6/2026), dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, anggota DPRD, kepala perangkat daerah, serta berbagai pemangku kepentingan.
Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran menyampaikan bahwa capaian opini WTP yang kembali diraih menjadi hasil nyata dari komitmen bersama seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola keuangan yang baik.
Menurutnya, pencapaian tersebut tidak semata menjadi indikator keberhasilan administratif dalam penyusunan laporan keuangan, namun juga menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran daerah telah dijalankan secara bertanggung jawab dengan orientasi utama pada kepentingan masyarakat.
“Setiap rupiah anggaran yang dikelola harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, opini WTP harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta menghadirkan program pembangunan yang tepat sasaran,” ujar Gubernur.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan terus memperkuat efektivitas penggunaan anggaran guna mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, ketahanan pangan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Lebih lanjut, Gubernur berharap capaian tersebut menjadi energi positif bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Penyerahan LHP dari BPK RI ini sekaligus menjadi momentum evaluasi dan penguatan komitmen bersama dalam menjaga integritas, profesionalisme, serta akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Dengan sinergi seluruh elemen pemerintahan, pembangunan daerah diharapkan berjalan semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Kalimantan Tengah yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ardi
