SAMPIT, KATAKATA.CO.ID – Pemandangan papan reklame atau billboard yang kosong tanpa iklan tampak menghiasi sejumlah sudut ruas jalan utama di Kota Sampit. Kendati demikian, kondisi tersebut dipastikan tidak mengganggu penerimaan sektor pajak reklame di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kotim menegaskan, bahwa perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi dan pajak reklame hingga pertengahan tahun ini masih berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Kotim, Abdul Rahman menyebut, realisasi setoran pajak reklame saat ini telah menyentuh angka Rp517.798.080.
Capaian tersebut setara dengan 46,23 persen dari total target penerimaan pajak reklame Kotim pada Tahun Anggaran 2026 yang dipatok sebesar Rp1,12 miliar.
“Pada saat menjelang akhir triwulan dua, realisasi pajak reklame memang sempat sedikit terganggu. Makanya kami melakukan imbauan, ternyata respons mereka cepat. Hasilnya target triwulan dua bisa tercapai,” ungkap Abdul Rahman Ismail di Sampit, (20/07/2026).
Rahman menyebut, aset papan iklan raksasa tersebut mayoritas dikelola oleh penyedia jasa atau pihak vendor. Media reklame yang belum diisi materi iklan bukan berarti gugur dari kewajiban perpajakan atau tidak menyumbang pendapatan bagi kas daerah.
Hal ini dikarenakan mekanisme pembayaran pajak reklame yang dikelola oleh pihak vendor mengacu pada skema kontrak berkala, sehingga kewajiban pajak daerah tetap berjalan dan disetorkan secara rutin.
“Kalau reklame berukuran besar biasanya dikelola vendor. Kami tidak mengetahui mekanisme mereka dengan pelanggan. Berdasarkan data yang kami miliki, realisasi pajak reklame tetap baik. Jadi, meskipun ada billboard yang kosong, penerimaan pajak daerah tetap berjalan sesuai target,” terangnya.
Guna memastikan penerimaan pajak tetap berjalan dengan baik, Bapenda Kotim terus melancarkan aksi jemput bola dengan mendatangi para wajib pajak yang kedapatan menunggak atau terlambat menyetorkan kewajibannya.
“Kalau ada wajib pajak yang terlambat membayar, bahkan memiliki tunggakan hingga satu atau dua tahun, kami datangi dan kami ingatkan. Biasanya setelah diberi pemberitahuan mereka langsung merespons dengan baik dan segera melunasi kewajibannya,” tambah Rahman.
Berdasarkan temuan di lapangan, ia menilai fenomena keterlambatan pembayaran pajak umumnya bukan didasari oleh unsur kesengajaan, melainkan karena kelalaian atau keterbatasan waktu dari para wajib pajak itu sendiri.
“Itulah mengapa kami aktif turun ke lapangan. Kadang-kadang bukan disengaja, mungkin lupa. Dengan kita datang mengingatkan, mereka langsung membayar pajaknya,” tutupnya.
Editor: Juniardi


