PALANGKA RAYA,katakata.co.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya terus memperkuat upaya menjaga kerukunan kehidupan beragama dan kepercayaan masyarakat. Salah satunya melalui peresmian Posko Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) yang diharapkan menjadi pusat koordinasi, informasi, sekaligus deteksi dini terhadap potensi persoalan di tengah masyarakat.
Posko PAKEM tersebut merupakan inovasi yang diinisiasi Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Palangka Raya, Hadiarto, S.H., M.H., sebagai bagian dari aksi perubahan dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pengawas (PKP).
Program yang mengusung tema Optimalisasi Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) yang Kolaboratif, Terintegrasi, dan Berbasis Data ini dirancang untuk membangun sistem pengawasan yang lebih efektif dengan melibatkan berbagai instansi terkait.
Kepala Kejari Palangka Raya,Yunardi SH MH menegaskan, pembentukan Posko PAKEM bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan langkah nyata untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan masyarakat.
Menurutnya, keberagaman agama dan kepercayaan merupakan kekayaan bangsa yang harus dipelihara bersama. Karena itu, diperlukan pengawasan yang terarah guna mengantisipasi potensi kesalahpahaman maupun gesekan sosial yang dapat mengganggu kerukunan.
“Pengawasan tidak lagi bisa dilakukan dengan cara-cara konvensional, sendiri-sendiri, atau tanpa arah yang jelas. Tuntutan zaman hari ini mengharuskan kita untuk bergerak secara kolaboratif, terintegrasi, dan berbasis data,” tegasnya.
Ia menjelaskan, keberhasilan pelaksanaan tugas PAKEM membutuhkan keterlibatan seluruh unsur terkait, mulai dari Kejaksaan, Kepolisian, TNI, Kementerian Agama, Kesbangpol, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), hingga tokoh masyarakat.
Melalui keterlibatan tersebut, diharapkan tidak ada lagi sekat sektoral dalam pelaksanaan pengawasan. Sebaliknya, seluruh pihak dapat membangun koordinasi dan menyamakan langkah ketika menghadapi persoalan yang berkaitan dengan aliran kepercayaan maupun keagamaan.
Selain penguatan koordinasi, Posko PAKEM juga akan mengoptimalkan pelayanan pengaduan masyarakat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Setiap laporan yang masuk nantinya ditelaah dan dikoordinasikan bersama instansi terkait sebelum ditentukan langkah penanganannya.
“Setiap laporan dari masyarakat di PTSP harus direspons cepat, ditelaah dengan matang, dikoordinasikan secara lintas sektor, hingga lahir sebuah tindakan lapangan yang komprehensif,” ujarnya.
Sistem pengawasan tersebut juga akan didukung digitalisasi dan inventarisasi data secara terstruktur. Dengan begitu, informasi yang dihimpun dapat menjadi dasar dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi persoalan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Inisiatif Hadiarto ini mendapat dukungan dari sejumlah instansi yang terlibat. Perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palangka Raya, Aden, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program Posko PAKEM.
Dukungan serupa juga disampaikan perwakilan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya. Keterlibatan kedua instansi tersebut dinilai penting untuk memastikan pengawasan dan upaya pemeliharaan kerukunan berjalan secara terpadu.
Dalam kesempatan itu, Kepala Kejari Palangka Raya turut mengapresiasi Hadiarto bersama tim efektif yang telah menginisiasi dan mengembangkan inovasi tersebut.
Ia berharap Posko PAKEM tidak hanya menjadi bagian dari pemenuhan proyek perubahan selama pendidikan dan pelatihan, tetapi benar-benar diterapkan sebagai sistem kerja berkelanjutan.
“Saya meminta kepada seluruh anggota Tim PAKEM Kota Palangka Raya untuk terus meningkatkan sinergitas. Jadikan Posko PAKEM yang telah kita optimalkan ini sebagai pusat informasi, koordinasi, dan edukasi yang hidup, ramah, namun tetap tegas dalam menjaga koridor hukum,” pesannya.
Peresmian Posko PAKEM turut dihadiri sejumlah unsur terkait, di antaranya perwakilan Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Kesbangpol, Polresta Palangka Raya, Kodim 1016, Kantor Kementerian Agama, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta FKUB.
Dengan beroperasinya Posko PAKEM, Kejari Palangka Raya berharap terwujud mekanisme pengawasan yang lebih responsif, terintegrasi, dan berbasis data. Sinergi lintas instansi tersebut diharapkan mampu menjaga keharmonisan kehidupan beragama dan kepercayaan, sekaligus memperkokoh persatuan dan kesatuan di Kota Palangka Raya.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ardi
