MUARA TEWEH, katakata.co.id – Memasuki penghujung tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Barito Utara mencatat rata-rata serapan belanja daerah di atas 60 persen. Meski demikian, sejumlah organisasi perangkat daerah yang memegang peran strategis masih menunjukkan realisasi rendah dan belum mencapai 40 persen.
Kondisi tersebut disampaikan dalam apel gabungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada Senin (13/10/2025). Bupati Shalahuddin meminta perangkat daerah yang tertinggal segera mengejar target agar pelaksanaan program tidak menumpuk pada akhir tahun.
“Belanja pemerintah adalah energi untuk menggerakkan pembangunan. OPD yang masih di bawah target perlu memperbaiki progres fisik dan administratif supaya sejalan dengan rencana pembangunan daerah,” kata Shalahuddin dalam arahannya.
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 menunjukkan Sekretariat Daerah menjadi unit dengan pagu terbesar sebanyak Rp142,04 miliar dan mencatat realisasi 69,36 persen. Dinas Pendidikan, yang memegang pagu tertinggi mencapai Rp622,35 miliar, baru berada pada realisasi 49,76 persen.
Beberapa perangkat daerah yang mencatat capaian serapan cukup tinggi antara lain BKPSDM dengan 62,11 persen, Disporapar 61,92 persen, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 61,27 persen, serta BPKAD 59,97 persen.
Sebaliknya, sejumlah dinas yang memiliki peran penting dalam penyediaan layanan publik justru masih rendah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berada pada 32,59 persen, Dinas Perkim 35,46 persen, Dinas Penanaman Modal dan PTSP 31,96 persen, Dinas Perhubungan 35,62 persen, serta RSUD Muara Teweh dengan serapan 32,91 persen.
Ketimpangan kinerja juga terlihat pada tingkat kecamatan. Lahei Barat mencatat realisasi tertinggi sebesar 43,21 persen. Setelah itu menyusul Teweh Tengah dengan 41,43 persen, serta Lahei pada 36,95 persen. Sementara Gunung Purei memiliki capaian terendah sebesar 32,24 persen, disusul Montallat pada 35,74 persen dan Teweh Selatan dengan 36,20 persen.
Bupati menegaskan bahwa capaian anggaran tidak dapat dipahami sebatas pencatatan administrasi. Ia menilai realisasi belanja merupakan ukuran langsung dari efektivitas program, terutama pada sektor kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur.
“Yang kita kejar bukan sekadar persentase, tapi tanggung jawab dalam memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat,” ucapnya.
Pemerintah Kabupaten Barito Utara akan melakukan pemantauan berkala untuk mempercepat penyelesaian agenda kerja. Penekanan diberikan pada penyelesaian kegiatan tepat waktu guna menghindari lonjakan pekerjaan pada akhir tahun yang berpotensi menurunkan kualitas pelaksanaan.
Penulis : Nopri
Editor : Zainal
