PALANGKA RAYA, katakata.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya menggelar Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026 di ruang rapat setempat, Senin (3/11/2025).
Rapat tersebut membahas penyampaian pemandangan umum seluruh fraksi DPRD terhadap pidato pengantar Wali Kota Palangka Raya mengenai Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, menyebut delapan fraksi secara umum menerima pidato pengantar Wali Kota dan menyetujui Rancangan APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut.
“Alhamdulillah, dari delapan fraksi semuanya telah menyampaikan pandangan umum dan menerima naskah pidato pengantar tersebut untuk dibahas lebih lanjut,” ujarnya.
Delapan fraksi yang menyampaikan pandangan umum terdiri dari Fraksi Golkar, Demokrat, PDIP, NasDem, PAN, Gerindra, PKB, serta Fraksi Gabungan Perindo-PSI.
Subandi menjelaskan, tahapan berikutnya Wali Kota Palangka Raya dijadwalkan memberikan tanggapan resmi terhadap pandangan umum fraksi pada rapat paripurna selanjutnya.
“Setelah tanggapan Wali Kota, pembahasan Rancangan APBD akan dilanjutkan di Badan Anggaran dan diteruskan ke masing-masing komisi bersama mitra kerja terkait,” jelasnya.
Selain memberikan dukungan, beberapa fraksi juga menyampaikan catatan terhadap kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.
“Kalau pada APBD sebelumnya total belanja mencapai sekitar Rp 1,4 triliun, maka pada rancangan APBD 2026 turun menjadi sekitar Rp 1,2 triliun,” tuturnya.
Meski demikian, DPRD tetap mengapresiasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menunjukkan kinerja positif pemerintah di tengah keterbatasan fiskal.
“Kami melihat arah pembangunan tetap dijaga dengan baik, walaupun kemampuan fiskal menurun,” imbuhnya.
Dengan diterimanya pidato pengantar Wali Kota Palangka Raya, pembahasan Rancangan APBD 2026 resmi berlanjut ke tahap berikutnya hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“Semoga proses pembahasan berjalan lancar dan menghasilkan APBD yang berpihak pada kepentingan masyarakat,” tutupnya.
Penulis : Nopri
Editor : Zainal
