SAMPIT, KATAKATA.CO.ID – Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diperkirakan masih memiliki Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp1,2 triliun yang belum disalurkan. Dana tersebut terdiri dari sekitar Rp200 miliar yang belum diterima dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Rp1 triliun dari pemerintah pusat.
Ketua DPRD Kotim, Rimbun mengatakan, tertundanya penyaluran dana tersebut berpengaruh terhadap kemampuan keuangan daerah. Padahal, DBH menjadi salah satu sumber pendapatan yang dapat mendukung pembiayaan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
“Kalau melihat dari hitungan, perkiraan kita, di pihak provinsi kurang lebih Rp200 miliar. Nah, yang di pusat yang paling banyak, itu kurang lebih Rp1 triliun,” kata Rimbun, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, dana yang belum disalurkan tersebut berkaitan dengan sejumlah sektor, di antaranya perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Untuk sektor pertambangan, komoditas yang menjadi sumber perhitungan meliputi bijih besi, bauksit, dan batu bara.
Selain memperjuangkan pencairan, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Kotim juga meminta transparansi mengenai mekanisme penghitungan DBH oleh pemerintah pusat. Menurut Rimbun, daerah perlu mengetahui dasar perhitungan yang digunakan Kementerian Keuangan dalam menentukan besaran dana yang menjadi hak masing-masing daerah.
“Kita menuntut kepada Kementerian Keuangan, minta bagaimana teknis mereka menghitung DBH itu. Nah, ini yang masih dirahasiakan oleh Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Rimbun memperkirakan kondisi keuangan pemerintah pusat turut memengaruhi penyaluran dana tersebut. Ia menyinggung besarnya defisit anggaran pusat serta kebutuhan pembiayaan berbagai program pemerintah yang masih memerlukan dukungan anggaran.
“Ini dia, karena program-program mungkin kita sama-sama tahu bahwa di pemerintah pusat juga masih defisit. Ini kita lihat dari media sosial hampir Rp500 triliun. Nah, ini juga masih kurang dari program yang direncanakan, masih belum ada anggarannya,” ungkapnya.
Menurutnya, kebijakan efisiensi dan penyesuaian anggaran di tingkat pusat juga berdampak terhadap ruang penyaluran dana ke daerah. Meski demikian, ia menegaskan bahwa hak daerah atas DBH tetap harus diperjuangkan agar dapat disalurkan sesuai ketentuan.
Rimbun menilai keterlambatan DBH membuat ruang fiskal Kotim semakin terbatas. Kondisi tersebut turut memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk usulan pembangunan infrastruktur.
Untuk itu, DPRD akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk Bupati dan Sekretaris Daerah, guna menyampaikan kebutuhan pembiayaan pembangunan sekaligus memperjuangkan penyaluran DBH yang belum diterima.
“Kami berkoordinasi dengan Pemda, juga pemerintah daerah, Pak Bupati, Pak Sekda. Nanti kita bersama-sama menyampaikan bahwa keperluan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat, ya pasti kita menuntut DBH itu sesuai dengan aturan harus ditransfer ke daerah,” tegasnya.
Penulis: Wiyandri
Editor : Ardi


