KatakataKatakata
  • Home
  • Pemerintahan
    • Pemprov Kalteng
    • Pemko Palangka Raya
    • Pemkab Pulang Pisau
    • Pemkab Kapuas
    • Pemkab Barito Selatan
    • Pemkab Barito Utara
    • Pemkab Barito Timur
    • Pemkab Murung Raya
    • Pemkab Katingan
    • Pemkab Kotawaringin Timur
    • Pemkab Kotawaringin Barat
    • Pemkab Lamandau
    • Pemkab Sukamara
    • Pemkab Seruyan
    • Pemkab Gunung Mas
    • Dinas PUPR Barito Selatan
    • PUPR-PKP Kapuas
  • Legislatif
    • DPRD Prov Kalteng
    • DPRD Palangka Raya
    • DPRD Pulang Pisau
    • DPRD Kapuas
    • DPRD Barito Selatan
    • DPRD Barito Utara
    • DPRD Barito Timur
    • DPRD Murung Raya
    • DPRD Katingan
    • DPRD Kotawaringin Timur
    • DPRD Kotawaringin Barat
    • DPRD Lamandau
    • DPRD Sukamara
    • DPRD Seruyan
    • DPRD Gunung Mas
  • Universitas Palangka Raya
  • Politik
  • Hukum & Investigasi
  • More
    • Hiburan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Sosial Budaya
    • Opini
Reading: Rp1,2 Triliun DBH Belum Masuk ke Kotim, DPRD Minta Kejelasan
Bagikan
KatakataKatakata
  • Home
  • Pemerintahan
  • Legislatif
  • Universitas Palangka Raya
  • Politik
  • Hukum & Investigasi
  • More
  • Home
  • Pemerintahan
    • Pemprov Kalteng
    • Pemko Palangka Raya
    • Pemkab Pulang Pisau
    • Pemkab Kapuas
    • Pemkab Barito Selatan
    • Pemkab Barito Utara
    • Pemkab Barito Timur
    • Pemkab Murung Raya
    • Pemkab Katingan
    • Pemkab Kotawaringin Timur
    • Pemkab Kotawaringin Barat
    • Pemkab Lamandau
    • Pemkab Sukamara
    • Pemkab Seruyan
    • Pemkab Gunung Mas
    • Dinas PUPR Barito Selatan
    • PUPR-PKP Kapuas
  • Legislatif
    • DPRD Prov Kalteng
    • DPRD Palangka Raya
    • DPRD Pulang Pisau
    • DPRD Kapuas
    • DPRD Barito Selatan
    • DPRD Barito Utara
    • DPRD Barito Timur
    • DPRD Murung Raya
    • DPRD Katingan
    • DPRD Kotawaringin Timur
    • DPRD Kotawaringin Barat
    • DPRD Lamandau
    • DPRD Sukamara
    • DPRD Seruyan
    • DPRD Gunung Mas
  • Universitas Palangka Raya
  • Politik
  • Hukum & Investigasi
  • More
    • Hiburan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Sosial Budaya
    • Opini
  • Box Redaksi
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
@2023 Copyright Katakata.co.id

DPRD Kotawaringin TimurKalimantan Tengah

Rp1,2 Triliun DBH Belum Masuk ke Kotim, DPRD Minta Kejelasan

Selasa, 17 November 2026 05:51
Bagikan
3 Min Read
Ketua DPRD Kotim, Rimbun.
Bagikan

SAMPIT, KATAKATA.CO.ID – Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diperkirakan masih memiliki Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp1,2 triliun yang belum disalurkan. Dana tersebut terdiri dari sekitar Rp200 miliar yang belum diterima dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Rp1 triliun dari pemerintah pusat.

Ketua DPRD Kotim, Rimbun mengatakan, tertundanya penyaluran dana tersebut berpengaruh terhadap kemampuan keuangan daerah. Padahal, DBH menjadi salah satu sumber pendapatan yang dapat mendukung pembiayaan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

“Kalau melihat dari hitungan, perkiraan kita, di pihak provinsi kurang lebih Rp200 miliar. Nah, yang di pusat yang paling banyak, itu kurang lebih Rp1 triliun,” kata Rimbun, Senin (16/11/2026).

Ia menjelaskan, dana yang belum disalurkan tersebut berkaitan dengan sejumlah sektor, di antaranya perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Untuk sektor pertambangan, komoditas yang menjadi sumber perhitungan meliputi bijih besi, bauksit, dan batu bara.

Selain memperjuangkan pencairan, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Kotim juga meminta transparansi mengenai mekanisme penghitungan DBH oleh pemerintah pusat. Menurut Rimbun, daerah perlu mengetahui dasar perhitungan yang digunakan Kementerian Keuangan dalam menentukan besaran dana yang menjadi hak masing-masing daerah.

“Kita menuntut kepada Kementerian Keuangan, minta bagaimana teknis mereka menghitung DBH itu. Nah, ini yang masih dirahasiakan oleh Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Rimbun memperkirakan kondisi keuangan pemerintah pusat turut memengaruhi penyaluran dana tersebut. Ia menyinggung besarnya defisit anggaran pusat serta kebutuhan pembiayaan berbagai program pemerintah yang masih memerlukan dukungan anggaran.

“Ini dia, karena program-program mungkin kita sama-sama tahu bahwa di pemerintah pusat juga masih defisit. Ini kita lihat dari media sosial hampir Rp500 triliun. Nah, ini juga masih kurang dari program yang direncanakan, masih belum ada anggarannya,” ungkapnya.

Menurutnya, kebijakan efisiensi dan penyesuaian anggaran di tingkat pusat juga berdampak terhadap ruang penyaluran dana ke daerah. Meski demikian, ia menegaskan bahwa hak daerah atas DBH tetap harus diperjuangkan agar dapat disalurkan sesuai ketentuan.

Rimbun menilai keterlambatan DBH membuat ruang fiskal Kotim semakin terbatas. Kondisi tersebut turut memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk usulan pembangunan infrastruktur.

Untuk itu, DPRD akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk Bupati dan Sekretaris Daerah, guna menyampaikan kebutuhan pembiayaan pembangunan sekaligus memperjuangkan penyaluran DBH yang belum diterima.

“Kami berkoordinasi dengan Pemda, juga pemerintah daerah, Pak Bupati, Pak Sekda. Nanti kita bersama-sama menyampaikan bahwa keperluan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat, ya pasti kita menuntut DBH itu sesuai dengan aturan harus ditransfer ke daerah,” tegasnya.

Penulis: Wiyandri

Editor : Ardi

 

Editor Katakata Selasa, 17 November 2026 05:51
Bagikan artikel ini
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link
Leave a review Leave a review

Leave a review Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Please select a rating!

POPULER

Kuasa Hukum Entai S. Tihang Minta BPN Tinjau Sertifikat Tanah di Jalan Menteng 12
Sabtu, 31 Oktober 2026 11:46
Dashboard Karhutla Palangka Raya Sajikan Informasi Titik Panas hingga Layanan Kesehatan
Senin, 26 Oktober 2026 11:33
Padamkan Karhutla dengan Api, Polres Kapuas Penjarakan Peladang, Tolak Penangguhan Penahanan 
Senin, 2 November 2026 21:06
Status Darurat Karhutla Kalteng Diperpanjang, Berlaku hingga Akhir November
Selasa, 27 Oktober 2026 21:38
GKE Bereaksi! Fitnah Keji Arisan Bodong dan Pinjol Serang Pdt Memey, Tokoh Gereja Desak Polisi Tangkap Pelaku
Senin, 2 November 2026 13:27

Berita Terbaru

DPRD Kotim Dorong Perda Bangga Kencana agar Program Tak Terhenti saat Pimpinan Berganti
DPRD Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Selasa, 17 November 2026 06:00
RAPBD Kotim 2027 Naik Rp200 Miliar Jadi Rp1,97 Triliun, Defisit Rp35 Miliar
DPRD Kotawaringin Timur Palangka Raya Selasa, 17 November 2026 05:55
Warga Enam Desa di Antang Kalang Kini Lebih Mudah Mengakses Layanan Kesehatan
DPRD Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Selasa, 17 November 2026 05:47
Gedung Pertemuan Rp194 Miliar di Sampit Ditarget Rampung dalam Setahun
DPRD Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Selasa, 17 November 2026 05:43
Bambang Yantoko Soroti Sembilan Desa di Seruyan Belum Miliki Tenaga Kesehatan
DPRD Seruyan Senin, 16 November 2026 22:36

You Might Also Like

DPRD Kotawaringin TimurKalimantan Tengah

DPRD Kotim Dorong Perda Bangga Kencana agar Program Tak Terhenti saat Pimpinan Berganti

Selasa, 17 November 2026 06:00
DPRD Kotawaringin TimurPalangka Raya

RAPBD Kotim 2027 Naik Rp200 Miliar Jadi Rp1,97 Triliun, Defisit Rp35 Miliar

Selasa, 17 November 2026 05:55
DPRD Kotawaringin TimurKalimantan Tengah

Warga Enam Desa di Antang Kalang Kini Lebih Mudah Mengakses Layanan Kesehatan

Selasa, 17 November 2026 05:47
DPRD Kotawaringin TimurKalimantan Tengah

Gedung Pertemuan Rp194 Miliar di Sampit Ditarget Rampung dalam Setahun

Selasa, 17 November 2026 05:43
KatakataKatakata
Follow US
© 2023 Global Media Bersaudara | Katakata.co.id
  • Box Redaksi
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
Selamat Datang!

Login ke Akun Anda

Lost your password?