SAMPIT, KATAKATA.CO.ID – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) 2027 mengalami kenaikan sekitar Rp200 miliar dari proyeksi awal dalam KUA-PPAS. Nilainya kini disepakati mencapai Rp1,97 triliun, meski masih diperkirakan mengalami defisit sekitar Rp35 miliar.
Angka tersebut merupakan hasil pembahasan Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kotim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rapat kompilasi di ruang rapat paripurna DPRD Kotim, Senin (16/11/2026).
Ketua DPRD Kotim, Rimbun mengatakan, penyusunan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta besaran Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Kesimpulan sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi bahwa kurang lebih Rp1,97 triliun ini APBD murni tahun 2027, lalu defisit kurang lebih Rp35 miliar,” kata Rimbun usai memimpin rapat kompilasi tersebut.
Ia menjelaskan, dalam pembahasan KUA-PPAS sebelumnya, proyeksi anggaran masih berada di kisaran Rp1,7 triliun. Setelah dilakukan pembahasan dan penyesuaian bersama, nilainya bertambah sekitar Rp200 miliar hingga mencapai Rp1,97 triliun.
“Bahkan di dalam KUA-PPAS ini sudah kemarin Rp1,7 triliun naik kurang lebih 200 miliar sehingga menjadi 1,97 triliun,” ujarnya.
Menurut Rimbun, penyusunan RAPBD telah mengikuti tahapan serta pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Penyesuaian dilakukan dengan memperhatikan kemampuan fiskal dan alokasi transfer dari pemerintah pusat.
Meski demikian, anggaran hampir Rp2 triliun tersebut belum mampu mengakomodir seluruh kebutuhan pembangunan di Kotim. Dengan luas wilayah sekitar 16.075 kilometer persegi, kebutuhan pembangunan daerah masih cukup besar dan harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
“Kalau berbicara ideal, pasti kebutuhan kita di daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang luasannya 16.075 km persegi masih belum. Tapi kita menyesuaikan program yang ada ini dengan kemampuan keuangan dan juga distribusi anggaran yang dari pemerintah pusat,” katanya.
Untuk memperkuat kapasitas fiskal, Rimbun berharap pemerintah daerah dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia juga berharap dana bagi hasil (DBH) yang masih tertunda penyalurannya dapat segera diterima sehingga membantu menopang pembiayaan pembangunan.
Hasil kompilasi Banggar dan TAPD tersebut selanjutnya akan dibawa ke pembahasan lanjutan melalui rapat paripurna DPRD Kotim yang dijadwalkan pada 20 November 2026. Tahapan ini menjadi bagian dari proses sebelum RAPBD 2027 ditetapkan sesuai mekanisme penganggaran daerah.
Penulis. `Wiyandri
Editor : Ardi
Suasana rapat kompilasi di Gedung DPRD Kotim, Senin (16/11/2026)


