SAMPIT, katakata.co.id- Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menargetkan pembangunan Gedung Pertemuan Terpadu di Jalan Mohammad Hatta atau jalur Lingkar Selatan Sampit rampung pada 2027. Proyek dengan anggaran sekitar Rp194 miliar tersebut direncanakan dikerjakan sekaligus dalam satu tahun anggaran, bukan menggunakan skema multiyears.
Ketua DPRD Kotim, Rimbun mengatakan, kepastian penyelesaian dalam satu tahun anggaran menjadi bagian dari perencanaan pembangunan fasilitas publik tersebut. Dengan demikian, pekerjaan ditargetkan selesai pada tahun yang sama saat anggaran dilaksanakan.
“Langsung selesai, karena kita itu adalah program reguler, tidak tahun jamak atau multiyears. Jadi tahun 2027 langsung kegiatan selesai,” ujarnya usai rapat kompilasi Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kotim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kotim, Senin (16/11/2026).
Gedung tersebut dirancang memiliki kapasitas sekitar 3.000 hingga 5.000 orang dan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung. Kehadirannya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap tempat penyelenggaraan kegiatan berskala besar.
“Dengan adanya pembangunan baru, maka perluasan kota, lahan yang kosong bisa dimaksimalkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan,” kata Rimbun.
Menurutnya, pembangunan Gedung Pertemuan Terpadu merupakan hasil pembahasan pemerintah daerah bersama DPRD sekaligus merespons aspirasi masyarakat yang membutuhkan fasilitas pertemuan dengan daya tampung lebih besar.
“Kenapa itu diprogramkan dianalisa kepala daerah Pak Bupati dan Wakil Bupati, ini juga menanggapi atau merespon aspirasi masyarakat,” tuturnya.
Rimbun mengungkapkan, sebelumnya terdapat dua rencana pembangunan fasilitas, yakni Gedung Pertemuan Terpadu di Lingkar Selatan dan gedung DPRD Kotim di Jalan Soekarno atau Lingkar Utara Sampit. Namun, keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat pemerintah harus menentukan prioritas.
“Kemarin ada dua program, pembangunan gedung serbaguna dan pembangunan gedung DPRD, lokasi lahannya sudah ada di Lingkar Utara. Tapi dengan kemampuan keuangan ini masih kurang, maka ditundalah di DPRD begitu,” terangnya.
Untuk lokasi Gedung Pertemuan Terpadu, lahan seluas kurang lebih 4,5 hektare tersebut sebelumnya disiapkan untuk pembangunan rumah dinas anggota DPRD Kotim. Namun, aset itu kemudian diserahkan kembali kepada pemerintah daerah agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik.
“Dulu memang peruntukannya untuk rumah dinas lembaga DPRD atau anggota DPRD. Dengan adanya program Pak Bupati di tahun 2025, kita menyerahkan lahan itu kepada pemerintah daerah, sehingga program ini bukan barang baru sebenarnya,” jelasnya.
Rencana pembangunan gedung tersebut telah dibahas sejak 2025. Persiapan di lokasi juga sudah dilakukan melalui pematangan lahan dan pengurukan tanah.
Meski semula direncanakan mulai direalisasikan pada 2026, pelaksanaannya harus ditunda karena masih terdapat kelengkapan administrasi yang perlu diselesaikan. Pembangunan kemudian diarahkan masuk dalam program tahun anggaran 2027 dengan target penyelesaian dalam satu tahun.
Penulis: Wiyandri
Editor : Ardi


