KatakataKatakata
  • Home
  • Pemerintahan
    • Pemprov Kalteng
    • Pemko Palangka Raya
    • Pemkab Pulang Pisau
    • Pemkab Kapuas
    • Pemkab Barito Selatan
    • Pemkab Barito Utara
    • Pemkab Barito Timur
    • Pemkab Murung Raya
    • Pemkab Katingan
    • Pemkab Kotawaringin Timur
    • Pemkab Kotawaringin Barat
    • Pemkab Lamandau
    • Pemkab Sukamara
    • Pemkab Seruyan
    • Pemkab Gunung Mas
    • Dinas PUPR Barito Selatan
    • PUPR-PKP Kapuas
  • Legislatif
    • DPRD Prov Kalteng
    • DPRD Palangka Raya
    • DPRD Pulang Pisau
    • DPRD Kapuas
    • DPRD Barito Selatan
    • DPRD Barito Utara
    • DPRD Barito Timur
    • DPRD Murung Raya
    • DPRD Katingan
    • DPRD Kotawaringin Timur
    • DPRD Kotawaringin Barat
    • DPRD Lamandau
    • DPRD Sukamara
    • DPRD Seruyan
    • DPRD Gunung Mas
  • Universitas Palangka Raya
  • Politik
  • Hukum & Investigasi
  • More
    • Hiburan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Sosial Budaya
    • Opini
Reading: PWI Polisikan Hotman Paris, Dugaan Penghinaan terhadap Wartawan Berlanjut ke Ranah Hukum
Bagikan
KatakataKatakata
  • Home
  • Pemerintahan
  • Legislatif
  • Universitas Palangka Raya
  • Politik
  • Hukum & Investigasi
  • More
  • Home
  • Pemerintahan
    • Pemprov Kalteng
    • Pemko Palangka Raya
    • Pemkab Pulang Pisau
    • Pemkab Kapuas
    • Pemkab Barito Selatan
    • Pemkab Barito Utara
    • Pemkab Barito Timur
    • Pemkab Murung Raya
    • Pemkab Katingan
    • Pemkab Kotawaringin Timur
    • Pemkab Kotawaringin Barat
    • Pemkab Lamandau
    • Pemkab Sukamara
    • Pemkab Seruyan
    • Pemkab Gunung Mas
    • Dinas PUPR Barito Selatan
    • PUPR-PKP Kapuas
  • Legislatif
    • DPRD Prov Kalteng
    • DPRD Palangka Raya
    • DPRD Pulang Pisau
    • DPRD Kapuas
    • DPRD Barito Selatan
    • DPRD Barito Utara
    • DPRD Barito Timur
    • DPRD Murung Raya
    • DPRD Katingan
    • DPRD Kotawaringin Timur
    • DPRD Kotawaringin Barat
    • DPRD Lamandau
    • DPRD Sukamara
    • DPRD Seruyan
    • DPRD Gunung Mas
  • Universitas Palangka Raya
  • Politik
  • Hukum & Investigasi
  • More
    • Hiburan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Sosial Budaya
    • Opini
  • Box Redaksi
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
@2023 Copyright Katakata.co.id

HeadlineHukum & InvestigasiKalimantan TengahNasional

PWI Polisikan Hotman Paris, Dugaan Penghinaan terhadap Wartawan Berlanjut ke Ranah Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 01:04
Bagikan
4 Min Read
Hotman Paris Hutapea. Pengacara kondang yang dilaporkan PWI ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan.
Bagikan

JAKARTA, katakata.co.id – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) resmi melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan. Langkah hukum tersebut diambil menyusul pernyataan Hotman saat konferensi pers di Kejaksaan Agung pada Jumat (17/7/2026), yang dinilai merendahkan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Laporan itu tercatat dengan nomor LP/B/5291/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 20 Juli 2026. Pelapor adalah Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Anrico Pasaribu.

Direktur Anti Kekerasan PWI Pusat, Edison Siahaan, mengatakan pihaknya berharap laporan tersebut dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Harapan kami laporan ini dapat segera ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” ujar Edison usai membuat laporan, Senin (20/7/2026).

Dalam laporannya, PWI menjerat Hotman dengan dugaan pelanggaran Pasal 242 KUHP tentang penghinaan terhadap golongan penduduk yang ancaman hukumannya maksimal tiga tahun penjara atau denda paling banyak Rp200 juta.

Edison menjelaskan, sebelum laporan diterima, pihaknya bersama penyidik melakukan pembahasan terkait konstruksi perkara dan pasal yang dinilai paling tepat untuk diterapkan. Selain itu, PWI juga menyerahkan rekaman video berisi pernyataan Hotman saat konferensi pers di Kejaksaan Agung sebagai barang bukti.

Menurut Edison, permintaan maaf yang telah disampaikan Hotman Paris melalui video di akun Instagram pribadinya tidak serta-merta menghapus dugaan tindak pidana yang telah dilaporkan.

“Permintaan maaf melalui media sosial kami ketahui, namun hal itu tidak otomatis menghapus dugaan tindak pidana yang telah terjadi,” katanya.

Ia juga mengungkapkan hingga kini Hotman belum menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada wartawan yang hadir dalam konferensi pers maupun kepada organisasi PWI.

Meski demikian, PWI tetap membuka ruang penyelesaian secara damai apabila Hotman bersedia bertemu langsung dengan perwakilan wartawan dan menyampaikan permintaan maaf secara tulus.

“Apabila ada itikad baik untuk bertemu dan meminta maaf secara langsung, tentu ruang dialog tetap terbuka,” ujar Edison.

PWI menegaskan bahwa pelaporan tersebut bukan bertujuan mengkriminalisasi seseorang, melainkan sebagai bentuk pembelaan terhadap martabat profesi wartawan sekaligus pengingat agar setiap pihak menghormati kerja jurnalistik.

Kasus ini bermula ketika Hotman Paris menjawab pertanyaan wartawan mengenai dugaan kriminalisasi terhadap kliennya, Febrie Adriansyah. Alih-alih menjawab substansi pertanyaan, Hotman justru melontarkan kalimat, “Lu punya otak enggak?”, yang kemudian memicu polemik dan kecaman dari berbagai organisasi pers.

Pernyataan tersebut mendapat respons dari Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred) dan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum).

Ketua Forum Pemred, Retno Pinasti, menegaskan bahwa wartawan memiliki kewajiban melakukan verifikasi dan konfirmasi melalui pertanyaan kepada narasumber sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Menurutnya, narasumber berhak menolak menjawab pertanyaan, namun tidak dibenarkan merendahkan atau mengintimidasi wartawan.

Forum Pemred juga mengingatkan bahwa Pasal 8 Undang-Undang Pers menjamin perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Senada dengan itu, Ketua Umum Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum), Irfan Kamil, menilai ucapan tersebut bukan merupakan kritik, melainkan penghinaan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas profesinya.

Menurut Irfan, setiap narasumber memiliki hak untuk tidak menjawab ataupun membantah pertanyaan wartawan. Namun, hak tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melontarkan penghinaan atau serangan personal terhadap jurnalis.

Kini, laporan PWI telah resmi diterima Polda Metro Jaya dan memasuki tahapan proses hukum. PWI berharap penanganan perkara tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar senantiasa menghormati kebebasan pers, menjaga etika dalam berkomunikasi, serta menghargai profesi wartawan sebagai salah satu pilar demokrasi.

 

Penulis : Wiyandri/list

Editor : Ardi

Editor Katakata Selasa, 21 Juli 2026 01:04
Bagikan artikel ini
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link
Leave a review Leave a review

Leave a review Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Please select a rating!

POPULER

Kuasa Hukum Entai S. Tihang Minta BPN Tinjau Sertifikat Tanah di Jalan Menteng 12
Sabtu, 31 Oktober 2026 11:46
Dashboard Karhutla Palangka Raya Sajikan Informasi Titik Panas hingga Layanan Kesehatan
Senin, 26 Oktober 2026 11:33
Padamkan Karhutla dengan Api, Polres Kapuas Penjarakan Peladang, Tolak Penangguhan Penahanan 
Senin, 2 November 2026 21:06
Status Darurat Karhutla Kalteng Diperpanjang, Berlaku hingga Akhir November
Selasa, 27 Oktober 2026 21:38
GKE Bereaksi! Fitnah Keji Arisan Bodong dan Pinjol Serang Pdt Memey, Tokoh Gereja Desak Polisi Tangkap Pelaku
Senin, 2 November 2026 13:27

Berita Terbaru

Disdukcapil Palangka Raya Buka Kanal WBS, Masyarakat Bisa Laporkan Dugaan Pelanggaran Layanan
Pemko Palangka Raya Rabu, 18 November 2026 14:30
Fairid Tegaskan Pencegahan Korupsi Harus Jadi Budaya Kerja, Bukan Sekadar Administrasi
Pemko Palangka Raya Rabu, 18 November 2026 14:02
Palangka Raya Raih Skor 92,9 dalam Penilaian Kota Percontohan Ber-AKSI KPK 2026
Pemko Palangka Raya Rabu, 18 November 2026 13:56
Johansyah Apresiasi Kartu Hebat Prakerja, Dorong SDM Lokal Siap Bersaing di Dunia Kerja
DPRD Murung Raya Rabu, 18 November 2026 12:52
DPRD Murung Raya Dukung Penguatan Kartu Hebat Prakerja, 44 Warga Disiapkan Ikuti Pelatihan
DPRD Murung Raya Rabu, 18 November 2026 12:45

You Might Also Like

DPRD Kotawaringin TimurKalimantan Tengah

Kebutuhan Anggaran Mitra Komisi I DPRD Kotim Kurang Rp64,25 Miliar

Rabu, 18 November 2026 10:06
DPRD Kotawaringin TimurKalimantan Tengah

Enam OPD Mitra Komisi II DPRD Kotim Usulkan Tambahan Anggaran Rp39,15 Miliar

Rabu, 18 November 2026 10:04
DPRD Kotawaringin TimurKalimantan Tengah

DPRD Kotim Soroti Kelapa Petani Kotim Hanya Dihargai Rp2.000 per Biji

Rabu, 18 November 2026 10:02
DPRD Kotawaringin TimurKalimantan Tengah

PBS di Kotim Didorong Tes Urine Karyawan Setiap Enam Bulan

Rabu, 18 November 2026 10:00
KatakataKatakata
Follow US
© 2023 Global Media Bersaudara | Katakata.co.id
  • Box Redaksi
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
Selamat Datang!

Login ke Akun Anda

Lost your password?