SAMPIT, katakata.co.id – Kebutuhan tambahan anggaran enam organisasi perangkat daerah (OPD) dan bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) untuk 2027 mencapai Rp39,15 miliar. Sejumlah usulan dinilai mendesak karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat.
Sekretaris Komisi II DPRD Kotim, M Kurniawan Anwar,
menyampaikan total usulan tambahan dari mitra kerjanya mencapai Rp39.152.979.393. Rincian tersebut merupakan hasil rapat kerja bersama OPD yang kemudian dibawa dalam rapat kompilasi Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Komisi II kami sudah melaksanakan rapat kerja dengan mitra kerja dan menghasilkan beberapa hal yang pada hari ini akan segera kami sampaikan,” kata Kurniawan, Selasa (17/11/2026).
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menjadi OPD dengan usulan tambahan terbesar, yakni Rp21,49 miliar. Anggaran tersebut antara lain direncanakan untuk mengantisipasi berbagai persoalan pada 2027, termasuk penyediaan jalur pengaman bagi petani serta penanganan dampak yang berkaitan dengan masyarakat. Namun, usulan tersebut belum disepakati.
Berikutnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengusulkan tambahan Rp8,42 miliar. Kebutuhannya mencakup biaya operasional, bahan bakar minyak (BBM), suku cadang, peningkatan prasarana pendukung, hingga pengadaan alat uji laboratorium.
Kurniawan menyoroti kebutuhan operasional pengangkutan sampah di DLH. Sebab, anggaran BBM yang tersedia untuk armada pengangkut sampah disebut hanya mencukupi kebutuhan selama lima bulan. Jika pengangkutan terhenti, persoalan sampah dikhawatirkan semakin membebani masyarakat.
“BBM kemarin anggaran tersedia untuk BBM angkut sampah hanya lima bulan. Jadi kalau sehari saja sampah yang tidak terangkut, tentu ini akan menjadi permasalahan baru. Oleh sebab itu, beberapa hal yang kami sampaikan adalah sifatnya mendesak,” ujarnya.
Selain itu, Dinas Perikanan mengajukan tambahan Rp4,56 miliar untuk empat program. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan juga mengusulkan Rp4,34 miliar. Menurut Kurniawan, sejumlah program pada dinas tersebut berpotensi mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Adapun Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah mengusulkan tambahan sekitar Rp150 juta untuk menyelesaikan sejumlah persoalan, termasuk terkait sengketa lahan. Bagian Sumber Daya Alam Setda juga mengajukan tambahan dengan nilai kurang lebih Rp150 juta.
Kurniawan berharap pembahasan bersama TAPD dapat mempertimbangkan skala prioritas, terutama kebutuhan yang mendesak dan berdampak langsung terhadap masyarakat. Sebab, seluruh usulan tambahan dari OPD belum tentu dapat diakomodasi dalam anggaran 2027.
“Dari semua usulan di Komisi II, dapat kami sampaikan senilai Rp39.152.979.393. Ini yang kami sampaikan, kenapa perlu kami tekankan beberapa OPD memerlukan tambahan terutama yang langsung berdampak ke masyarakat,” tandasnya.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ardi


