SAMPIT, katakata.co.id – Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan 17 kecamatan yang menjadi mitra kerja Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) masih membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp64,25 miliar. Kebutuhan tersebut belum seluruhnya terakomodasi dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk tahun anggaran mendatang.
Sekretaris Komisi I DPRD Kotim, M Abadi menyebut, total kekurangan anggaran berdasarkan rekapitulasi mitra kerja mencapai Rp64.254.548.927. Rinciannya mencakup berbagai kebutuhan perangkat daerah hingga pemerintahan kecamatan.
“Komisi satu ini ada 27 SOPD termasuk ada 17 kecamatan,” kata Abadi, Selasa (17/11/2026).
Data tersebut disampaikan dalam rapat kompilasi Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kotim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dalam pembahasan itu, masing-masing OPD dan kecamatan menyampaikan kebutuhan tambahan yang belum masuk dalam perencanaan anggaran.
Di antara perangkat daerah, Sekretariat DPRD mencatat kekurangan terbesar, yakni sekitar Rp11,73 miliar. Berikutnya Sekretariat Daerah sebesar Rp8,45 miliar dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sekitar Rp4,54 miliar.
Kebutuhan tambahan lainnya meliputi BKPSDM sebesar Rp3,78 miliar, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp3,62 miliar, serta DPMPTSP Rp1,5 miliar. BKAD juga mencatat kekurangan sekitar Rp1,45 miliar, Inspektorat Rp1,16 miliar, dan Satpol PP sekitar Rp356,99 juta. Sementara Bapenda tidak mencatat kekurangan berdasarkan RKA.
Persoalan kebutuhan anggaran juga tersebar di 17 kecamatan. Mentaya Hilir Selatan menjadi kecamatan dengan kekurangan terbesar, sekitar Rp4,2 miliar. Disusul Mentawa Baru Ketapang dan Telawang yang masing-masing membutuhkan tambahan sekitar Rp3,8 miliar.
Baamang tercatat membutuhkan sekitar Rp2,57 miliar. Kemudian Cempaga Hulu Rp1,85 miliar, Antang Kalang Rp1,8 miliar, Mentaya Hulu Rp1,7 miliar, Teluk Sampit Rp1,4 miliar, Pulau Hanaut Rp1,3 miliar, dan Kota Besi Rp1,2 miliar.
Kecamatan lainnya juga mengajukan kebutuhan tambahan, yakni Bukit Santuai sekitar Rp1,1 miliar, Tualan Hulu Rp981 juta, Parenggean Rp851 juta, Mentaya Hilir Utara Rp709 juta, Telaga Antang Rp704 juta, Cempaga Rp645 juta, serta Seranau sekitar Rp127 juta.
Abadi menegaskan, angka tersebut merupakan hasil rekapitulasi usulan dari seluruh mitra kerja Komisi I yang disampaikan dalam pembahasan bersama Banggar dan TAPD.
“Jadi total kekurangan anggaran mitra Komisi I berjumlah Rp64.254.548.927. Itu laporan kira-kira,” tutupnya.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ardi


