PURUK CAHU,katakata.co.id – Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura) secara resmi mengukuhkan 110 dari 116 Kepala Desa. Minus 6 kades yang pada saat ini terjadi kekosongan dijabat oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa serta 596 Anggota BPD dan 110 Ketua Tim Penggerak PKK tingkat Desa untuk penambahan masa jabatan dari 6 tahun manjadi 8 tahun.
Pengukuhan dilakukan secara langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Murung Raya, Hermon di GOR Futsal Tana Malai Tolung Lingu, Puruk Cahu, Kamis (19/9/2024).
Dalam sambutannya Hermon mengatakan, pengukuhan merupakan tahapan tindak lanjut atas dasar Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.3.5.5/2662/SJ, perihal Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 Ayat (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan ketentuan Pasal 56 Ayat (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selam 8 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan Sumpah/janji dan dapat dipilih lagi dalam jabatan yang sama.
“Maka oleh sebab itu, kami atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya telah melaksanakan amanat tersebut untuk melaksanakan pengukuhan Kepala Desa,anggota BPD dan Tim Penggerak PKK tingkat desa di Kabupaten Murung Raya tahun 2024,” kata Pj Bupati Mura.
Hermon berharap agar para kades, anggota BPD dan TAPI PKK dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebaik dengan baik dan professional dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat Desa.
“Dengan adanya perpanjangan masa jabatan dalam waktu yang sudah diatur dan tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat desa khususnya dan kemajuan Kabupaten Murung Raya pada umumnya,” kata Hermon.
Selain itu, Kepala Desa anggota BPD dan TAPI PKK yang akan dikukuhkan diharapkan membawa perubahan yang lebih baik dalam pembangunan Desa melalui dukungan bersama antara pemerintah dan masyarakat serta tetap menjaga keharmonisasi antar lembaga desa. (red)
