PALANGKA RAYA,katakata.co.id – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, perbankan, hingga berbagai pemangku kepentingan guna mengoptimalkan penyaluran Bantuan Sosial Non-Tunai (BSNT) di wilayah Kalimantan Tengah.
Upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) pada 25 Juni 2026 yang dipimpin Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Tengah, Satria Febrino. Forum ini menjadi wadah untuk membahas berbagai tantangan dalam implementasi penyaluran bantuan sosial sekaligus menyusun langkah strategis agar penyaluran bantuan semakin efektif, tepat sasaran, dan transparan.
“Melalui penguatan koordinasi, peningkatan literasi sistem pembayaran, serta edukasi kepada seluruh pelaksana program, Bank Indonesia berkomitmen mendukung penyaluran bantuan sosial yang semakin efektif, tepat sasaran, dan transparan,” ujar Satria Febrino.
FGD tersebut dihadiri sejumlah instansi yang terlibat dalam penyaluran BSNT, di antaranya Dinas Sosial Kota Palangka Raya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Palangka Raya, Bank Kalteng, PT Pos Indonesia, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta perwakilan Kementerian Sosial.
Dalam diskusi tersebut, para peserta membahas sejumlah isu strategis, mulai dari validitas data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kesiapan infrastruktur sistem pembayaran, kendala jaringan telekomunikasi di wilayah blank spot, perlindungan data pribadi, hingga penguatan interoperabilitas sistem antarinstansi agar penyaluran bantuan dapat berlangsung lebih cepat dan akurat.
Sebagai tindak lanjut, BI Kalimantan Tengah kembali menggelar Sosialisasi dan Edukasi Program Bantuan Sosial Reguler Tahun 2026 pada 26 Juni 2026. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas pelaksana program dan penerima manfaat di Kota Palangka Raya.
Melalui kegiatan ini, peserta diberikan pemahaman mengenai mekanisme penyaluran bantuan sosial secara non-tunai sekaligus peningkatan literasi terkait sistem pembayaran digital agar pelaksanaan program berjalan lebih optimal.
Satria menegaskan bahwa keberhasilan penyaluran BSNT sangat bergantung pada sinergi seluruh pihak yang terlibat.
“Koordinasi yang kuat antarinstansi menjadi kunci agar setiap tahapan, mulai dari pemutakhiran data penerima manfaat, penyediaan layanan sistem pembayaran, penguatan infrastruktur digital, hingga edukasi kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal,” katanya.
Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah akan terus memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, industri jasa keuangan, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial.
Dengan sistem pembayaran yang semakin aman, inklusif, dan didukung koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan, diharapkan efektivitas penyaluran BSNT terus meningkat sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Kalimantan Tengah.
Penulis : Ardi
Editor : Ika
