PALANGKA RAYA, katakata.co.d – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah menetapkan PT Kirana Bhumi Mineral (KBM) sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penjualan zirkon dan mineral turunan lainnya di Kalimantan Tengah selama periode 2020–2025.
Penetapan tersebut diumumkan Kejati Kalteng dalam siaran pers yang disampaikan di Palangka Raya, Selasa (21/7/2026), setelah penyidik menyatakan telah mengantongi alat bukti yang cukup berdasarkan hasil penyidikan.
Dalam perkara ini, penyidik menilai PT Kirana Bhumi Mineral diduga melakukan aktivitas pertambangan dan penjualan komoditas zirkon tanpa memenuhi ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan tersangka korporasi, yaitu PT Kirana Bhumi Mineral, setelah diperoleh alat bukti yang cukup berdasarkan hasil pemeriksaan,” demikian bunyi siaran pers Kejati Kalteng.
Penyidik mengungkapkan, selama periode 2020–2025 perusahaan tersebut diduga melakukan aktivitas pertambangan tanpa didukung Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang sah. Dalam proses pengurusan izin dan RKAB, penyidik juga menduga terdapat pemberian suap kepada aparatur sipil negara (ASN) di Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah agar izin pertambangan dan dokumen teknis lainnya dapat diterbitkan.
Selain itu, PT Kirana Bhumi Mineral juga diduga tidak melakukan kegiatan penambangan di wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) yang dimiliki. Sebaliknya, perusahaan disebut membeli bahan baku berupa Heavy Material Concentrate (HMC) atau puya yang berasal dari penambang ilegal di luar wilayah izin perusahaan.
“Penyidik menyimpulkan tersangka korporasi secara melawan hukum memperoleh keuntungan finansial dari hasil penjualan ekspor maupun domestik komoditas zirkon dan mineral turunannya, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara,” lanjut keterangan Kejati Kalteng.
Berdasarkan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah, nilai kerugian negara dalam perkara yang merupakan pengembangan dari penyidikan PT Investasi Mandiri tersebut mencapai Rp242.191.028.525 atau sekitar Rp242,19 miliar.
Atas perbuatannya, PT Kirana Bhumi Mineral disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta ketentuan pidana lainnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi.
Kejati Kalimantan Tengah menegaskan proses penyidikan masih terus berlangsung untuk mengembangkan perkara dan mengusut pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ardi
