SAMPIT, katakata.co.id– Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menunda pelaksanaan Pawai Pembangunan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 22 Agustus 2026.
Penundaan tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi Bupati dan Wakil Bupati Kotim bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (19/8/2026).
Wakil Bupati Kotim, Irawati mengatakan, belum ada batas waktu yang ditetapkan untuk pelaksanaan kembali kegiatan tersebut. Pemerintah daerah memilih memprioritaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
“Untuk Pawai Pembangunan di tanggal 22 itu dilakukan penundaan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Karena mengingat kita saat ini fokus penanganan Karhutla dan kekeringan di Kotim,” kata Irawati.
Keputusan tersebut diambil meski persiapan pawai sebelumnya telah berjalan. Berdasarkan pantauan di sekitar Rumah Jabatan Bupati Kotim di Jalan Ahmad Yani Sampit, sejumlah tenda yang rencananya menjadi lokasi start pawai telah mulai didirikan.
Namun, pemasangan tenda tersebut belum sepenuhnya rampung ketika keputusan penundaan ditetapkan.
Irawati menyadari, keputusan tersebut berpotensi mengecewakan masyarakat maupun peserta yang telah melakukan berbagai persiapan. Pemerintah daerah pun menyampaikan permohonan maaf atas penundaan tersebut.
“Dalam hal ini, masyarakat yang sudah mempersipkan diri, saya mewakili Bapak Bupati atas nama Pemerintah Daerah mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang keadaan kita,” ungkapnya.
Menurut Irawati, kondisi karhutla dan kekeringan yang dihadapi Kotim saat ini menjadi persoalan serius. Bahkan, situasi tersebut telah mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
Karena itu, pemerintah daerah menilai sumber daya dan perhatian saat ini perlu diarahkan terlebih dahulu untuk penanganan bencana.
“Jadi kita fokus dulu bagaimana menangani Karhutla dan kekeringan karena semuanya adalah untuk kepentingan masyarakat tentunya,” ujarnya.
Dengan penundaan tersebut, masyarakat diminta memahami kondisi yang menjadi pertimbangan pemerintah. Pelaksanaan Pawai Pembangunan akan kembali ditentukan setelah situasi karhutla dan kekeringan dinilai lebih terkendali.
Editor : Juniardi
