SAMPIT, katakata.co.id – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyiapkan konsep baru untuk pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) mulai 2027. Evaluasi terhadap pelaksanaan tahun ini menjadi dasar perubahan agar program tersebut memberikan manfaat yang lebih luas.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kotim menilai, GPM selama ini belum berjalan cukup masif. Ke depan, program tersebut tidak hanya diarahkan untuk menyediakan pangan dengan harga terjangkau, tetapi juga membantu produsen lokal mendapatkan akses pasar.
Kepala DPKP Kotim, Yephi Hartady Periyanto mengatakan, pola pelaksanaan GPM akan dievaluasi agar lebih efektif dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas.
“Salah satu poin yang memang saya evaluasi dari GPM yang kami laksanakan tahun ini, kemungkinan tahun depan polanya akan sedikit berubah karena saya lihat ini kurang masif,” ungkap Yephi, Kamis (27/8/2026).
Menurutnya, keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang membuat pelaksanaan GPM belum dapat dilakukan secara rutin dengan cakupan yang lebih luas. Karena itu, pemerintah daerah berencana memperkuat keterlibatan produsen dan pelaku usaha pangan lokal.
Konsep yang disiapkan adalah, mempertemukan produsen dengan konsumen secara lebih langsung. Pemangkasan rantai distribusi diharapkan dapat menekan harga, sekaligus memberikan keuntungan yang lebih baik bagi produsen.
“Ke depan ada harapan GPM benar-benar membantu produsen lokal untuk bisa menyalurkan barangnya. Kalau mereka terkendala harga, pemerintah mungkin nanti dari GPM bisa memberikan subsidi,” ujarnya.
Skema subsidi tersebut nantinya dapat digunakan untuk menjaga harga komoditas tetap terjangkau, sekaligus memastikan produsen tidak mengalami kerugian.
“Supaya harganya tetap di HET, harganya tetap bersaing, produsen kita tidak dirugikan, masyarakat juga jangan sampai membeli barang dengan harga yang mahal,” katanya.
Untuk memperkuat ketersediaan komoditas, DPKP Kotim mulai menggandeng sejumlah organisasi dan asosiasi pelaku usaha pertanian. Di antaranya Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Tani Merdeka, asosiasi peternak ayam petelur serta asosiasi pemotong ayam.
Pelibatan berbagai pihak tersebut diharapkan membuat komoditas yang tersedia dalam GPM semakin beragam, tidak hanya bahan pangan pokok, tetapi juga telur dan daging ayam.
“Jadi itu yang mau kita rangkul ke depan supaya GPM ini lebih banyak melibatkan mereka dan kita memfasilitasi mereka. Semacam pasar dadakan sebenarnya, cuma harga bisa kita tekan,” jelas Yephi.
Melalui pola tersebut, GPM diharapkan tidak hanya menjadi tempat masyarakat memperoleh pangan murah. Program ini juga diarahkan menjadi alternatif pemasaran bagi produsen lokal.
Jika berjalan sesuai rencana, konsep baru tersebut mulai diterapkan pada 2027. Pemerintah berharap pemangkasan rantai distribusi dapat membuat harga pangan lebih terjangkau sekaligus membantu menjaga stabilitas harga dan inflasi di Kotim.
“Dengan memotong rantai distribusi maka diharapkan harga yang diterima masyarakat bisa lebih murah. Karena tujuan kita menggelar kegiatan ini untuk membantu masyarakat dan demi stabilitas harga pangan maupun inflasi tetap terjaga,” pungkasnya.
Editor : Juniardi
