PALANGKA RAYA,katakata.co.id– Insiden dugaan pemukulan yang dilakukan seorang Anggota Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Kalteng, Kolonel TNI Yudea terhadap Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis (24/7/2025) berakhir damai.
Keributan dipicu persoalan sepele. Yaitu lokasi parkir. Anggota BIN disebut hendak memarkirkan mobil di area khusus yang hanya diperuntukkan bagi Wakil Gubernur. Petugas Satpol PP yang berjaga menegur dan meminta kendaraan dipindahkan ke tempat parkir umum. Namun, teguran itu justru berujung adu argumen hingga diduga terjadi kontak fisik.
“Petugas kami hanya menjalankan tugas sesuai prosedur. Area itu memang hanya untuk kepala daerah,” tegas Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Kalteng, Eric Dovico.
Dalam video yang beredar, oknum BIN membantah melakukan pemukulan. Namun, pihak Satpol PP menyebut sikap yang ditunjukkan justru memperkeruh suasana.
“Kalau tidak terima ditegur, ya bisa dikomunikasikan, tidak perlu main tangan,” ujar Eric.
Insiden tersebut sempat disaksikan sejumlah pegawai dan menimbulkan kegelisahan. Meski tidak sampai terjadi bentrokan besar, situasi di kawasan kantor gubernur sempat tidak kondusif.
Menanggapi situasi itu, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran segera memanggil perwakilan kedua belah pihak ke rumah jabatan, Istana Isen Mulang. Dalam pertemuan tertutup tersebut, Gubernur menekankan pentingnya komunikasi dan sinergi antarinstansi.
“Perbedaan persepsi jangan sampai menimbulkan konflik. Kedepankan dialog,” kata Gubernur.
Kepala Satpol PP Provinsi Kalteng, Baru I Sangkai, menyatakan bahwa masalah sudah selesai secara kekeluargaan.
“Pak Gubernur luar biasa dalam memediasi. Tidak ada pelaporan. Anggota kami juga sudah menjalankan tugas sesuai SOP,” jelasnya.
Sementara anggota BIN Kalteng yang bersangkutan mengatakan hal yang senada. Ia mengatakan kejadian yang terjadi hanya kesalahpahaman saja.
Pertemuan berakhir dengan kesepahaman bahwa insiden ini murni akibat kesalahpahaman. Kedua pihak sepakat menjaga koordinasi demi mendukung stabilitas pemerintahan daerah. (red)
