SAMPIT, KATAKATA.CO.ID – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang semula diwacanakan berlangsung pada Februari 2028 kini ditargetkan lebih cepat, yakni pada triwulan III 2027. Sebanyak 49 desa direncanakan mengikuti gelombang pertama pemilihan serentak tersebut.
Ketua Komisi I DPRD Kotim, Angga Aditya Nugraha mengatakan, percepatan jadwal itu merupakan hasil kesepakatan antara legislatif dan tim eksekutif setelah melalui pembahasan bersama.
“Memang sebelumnya ada wacana Pilkades dilaksanakan pada Februari 2028. Namun, setelah pembahasan bersama tim eksekutif, akhirnya kami bersepakat pelaksanaannya dimulai pada 2027,” katanya, Senin (16/11/2026).
Meski demikian, pelaksanaan pada 2027 bergantung pada kesiapan sejumlah tahapan. Salah satu pekerjaan awal yang harus dituntaskan adalah pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tentang pemilihan kepala desa pada triwulan pertama tahun tersebut.
“Kami berharap pada triwulan ketiga 2027 Pilkades sudah bisa dilaksanakan. Kenapa harus triwulan ketiga, karena pada triwulan pertama kami harus menyelesaikan terlebih dahulu peraturan daerah (Perda) tentang pemilihan kepala desa tersebut,” ujarnya.
Selain regulasi, pemerintah daerah juga harus menyiapkan tim penyelenggara, administrasi, serta perlengkapan pendukung pemilihan. Kesiapan seluruh kebutuhan tersebut dinilai penting agar tahapan Pilkades tidak kembali mengalami penundaan.
Angga menjelaskan, pelaksanaan pemilihan dibagi dalam beberapa gelombang karena jumlah desa yang harus menyelenggarakan Pilkades cukup banyak. Setelah gelombang pertama yang direncanakan pada 2027, gelombang berikutnya diperkirakan berlangsung pada Maret 2028 dengan jumlah sekitar 28 desa atau lebih.
“Karena jumlah desa yang harus melaksanakan pemilihan cukup banyak, akhirnya pelaksanaannya kami bagi menjadi beberapa gelombang. Gelombang pertama 2027, apabila perencanaannya berjalan lancar,” ungkapnya.
Adapun desa yang masuk dalam gelombang pertama masih akan ditentukan melalui pembahasan bersama pemerintah daerah dan pihak terkait. Di sisi lain, kebutuhan anggaran penyelenggaraan juga masih dalam proses penghitungan.
Berdasarkan permohonan yang disampaikan dalam pembahasan bersama Komisi I DPRD Kotim, kebutuhan anggaran untuk persiapan Pilkades diperkirakan mencapai Rp2,5 miliar.
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan DPRD akan mengawal kesiapan pemerintah daerah, terutama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), agar seluruh kebutuhan regulasi, anggaran, dan teknis penyelenggaraan dapat dipenuhi sesuai target.
“Karena ini merupakan salah satu program prioritas, maka akan segera kami selesaikan dan persiapannya juga akan segera kami lakukan,” tutup Angga.
Penulis: Wiyandri
Editor : Arid
Ketua Komisi I DPRD Kotim, Angga Aditya Nugraha.


