SAMPIT, KATAKATA.CO.ID – Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) didorong memiliki payung hukum berupa peraturan daerah (Perda). Regulasi ini dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan program sekaligus memastikan dukungan anggaran tersedia secara konsisten.
Ketua Komisi III DPRD Kotim, Dadang Siswanto mengatakan, Bangga Kencana tidak boleh hanya dipahami sebagai program keluarga berencana yang berkaitan dengan penggunaan alat kontrasepsi. Cakupannya jauh lebih luas karena menyentuh ketahanan keluarga, kualitas hidup, hingga penguatan ekonomi rumah tangga.
“Kita sangat berharap bahwa acara pada hari ini tidak hanya selesai secara seremonial, tapi lebih daripada itu. Bagaimana kita untuk bisa mengedukasi masyarakat bahwa Kampung KB ini tidak hanya semata berbicara kontrasepsi, tapi ada cakupan yang lebih luas,” ujarnya, Senin (16/11/2026).
Menurut Dadang, tujuan utama program tersebut adalah membentuk keluarga yang berkualitas, sejahtera, unggul, dan bahagia. Karena itu, pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan lintas sektor agar berbagai kebutuhan keluarga dapat ditangani secara terpadu.
Ia menyebut, kegiatan peningkatan kapasitas pengelola Kampung Keluarga Berkualitas juga menjadi kesempatan untuk menghimpun informasi dan masukan sebagai bahan penyusunan regulasi. Perda nantinya diharapkan memperjelas peran setiap lembaga sekaligus menjadi landasan penganggaran.
“Ke mana arahnya? Adalah ke regulasi peraturan daerah. Saya hadir di sini adalah untuk menghimpun sebanyak-banyaknya informasi, yang nanti kita tuangkan ke dalam peraturan daerah. Dan salah satu goal akhir juga, adalah diberikan anggaran yang ideal dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dadang menilai, keberadaan aturan daerah dapat menjaga kesinambungan program meskipun terjadi pergantian kepemimpinan. Dengan demikian, pelaksanaan Bangga Kencana tidak bergantung semata pada kebijakan atau prioritas pemimpin yang sedang menjabat.
“Kalau diikat dalam sebuah regulasi, tidak ada alasan meskipun rezim berganti, aturan tetap harus dilaksanakan,” ungkapnya.
Selain payung hukum dan anggaran, ia juga menekankan pentingnya pembenahan koordinasi antarlembaga. Menurutnya, program yang selama ini berjalan sendiri-sendiri perlu disatukan dalam gerakan bersama dengan pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas.
Puskesmas, Dinas Kesehatan, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait diharapkan dapat memperkuat kerja sama hingga tingkat keluarga. Dengan begitu, pelaksanaan program tidak berhenti pada kegiatan instansi, tetapi benar-benar menyentuh masyarakat.
“Bagaimana kita untuk bisa mengorkestra yang jalan sendiri-sendiri menjadi sebuah gerakan bersama, ada batas kewenangan yang jelas, ada tegasnya tugas dan tanggung jawab masing-masing, mulai dari unsur pemerintah daerah sampai kepada lapisan paling bawah yaitu keluarga,” kata Dadang.
Penguatan regulasi, koordinasi lintas sektor, dan anggaran berkelanjutan diharapkan menjadi fondasi agar Bangga Kencana mampu memperkuat ko III DPRD Kotim, Dadang Siswanto.


