KUALA PEMBUANG, katakata.co.id – Ketua DPRD Kabupaten Seruyan mengusulkan agar Bandara Kuala Pembuang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Usulan tersebut didasarkan pada potensi bandara di pesisir Kalimantan Tengah itu sebagai jalur alternatif transportasi udara ketika penerbangan di sejumlah daerah terganggu kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Usulan itu disampaikan Ketua DPRD Seruyan, Eko, saat meninjau Bandara Kuala Pembuang, Selasa (20/10/2026). Ia menilai keberadaan bandara tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah pusat, terutama dalam pengembangan infrastruktur dan peningkatan kapasitas pelayanan penerbangan.
Menurut Eko, selama periode karhutla, sejumlah bandara di Kalimantan Tengah menghadapi kendala operasional akibat kabut asap. Bandara Tjilik Riwut di Palangka Raya, Bandara H. Asan di Sampit, dan Bandara Iskandar di Pangkalan Bun disebut mengalami gangguan penerbangan berupa penundaan hingga pembatalan jadwal.
“Kita tahu bandara-bandara yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, seperti Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Bandara H. Asan Sampit, kemudian Bandara Iskandar Pangkalan Bun, operasionalnya tidak maksimal. Kadang-kadang penerbangan tidak dibuka, mengalami keterlambatan, atau dibatalkan karena terdampak bencana karhutla,” ujar Eko.
Ia menilai gangguan transportasi udara tersebut dapat berdampak pada mobilitas masyarakat, pelaksanaan agenda pemerintahan, serta aktivitas ekonomi dan bisnis. Karena itu, keberadaan jalur penerbangan alternatif dinilai penting untuk menjaga konektivitas wilayah ketika bandara lain menghadapi kendala operasional.
Eko menduga posisi geografis Bandara Kuala Pembuang yang relatif dekat dengan kawasan pesisir turut memengaruhi kondisi udara di wilayah tersebut selama karhutla. Menurutnya, potensi itu dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan bandara sebagai salah satu alternatif transportasi udara di Kalimantan Tengah.
“Mungkin bandara ini ke depan bisa menjadi alternatif untuk jalur penerbangan di Kalimantan Tengah. Selama beberapa bulan terjadi bencana karhutla, wilayah ini tidak terkena dampak asap seperti daerah lain karena posisinya tidak jauh dari samudera atau pesisir,” katanya.
Atas dasar itu, Eko berharap Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Perhubungan memberikan perhatian terhadap pengembangan Bandara Kuala Pembuang. Ia mendorong pemerintah pusat mempertimbangkan peningkatan infrastruktur sekaligus pengusulan bandara tersebut sebagai Proyek Strategis Nasional.
“Harapan saya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, kepada Bapak Presiden melalui Kementerian Perhubungan, agar melirik bandara ini dan mempertimbangkannya untuk dijadikan Proyek Strategis Nasional. Dengan begitu, pembangunan atau peningkatan infrastrukturnya dapat mendukung pelayanan penerbangan yang lebih optimal,” tegasnya.
Pengembangan Bandara Kuala Pembuang diharapkan dapat memperkuat konektivitas Kabupaten Seruyan dengan wilayah lain serta menyediakan alternatif transportasi udara saat terjadi gangguan penerbangan akibat karhutla. Namun, peningkatan status dan pengembangan fasilitas bandara tetap memerlukan kajian teknis, perencanaan, serta keputusan dari pemerintah pusat sesuai ketentuan yang berlaku.
Penulis/Editor : Ardi
