PALANGKA RAYA, katakata.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui rapat evaluasi tanggap darurat, Rabu (21/10/2026). Meski sejumlah wilayah mulai memasuki musim hujan, seluruh unsur terkait diminta tetap waspada dan tidak mengendurkan upaya penanganan di lapangan.
Rapat yang berlangsung di Ruang Bajakah Lantai II tersebut dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah. Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini, perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala BMKG Kalteng, serta unsur terkait lainnya.
Linae menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan berkelanjutan dan kerja sama lintas sektor. Pemerintah daerah bersama TNI, Polri, serta seluruh unsur satuan tugas (Satgas) diminta terus menjalankan langkah penanggulangan sesuai kondisi terkini.
“Karhutla masih perlu diwaspadai meskipun sebagian wilayah mulai memasuki musim hujan. Saya meminta seluruh jajaran pemerintah daerah dan unsur Satgas agar tidak mengendurkan kesiapsiagaan serta tetap melaksanakan penanganan secara maksimal,” tegas Linae.
Dalam rapat tersebut, Linae juga menyampaikan hasil kunjungan kerja Kepala BNPB bersama Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ke Kalimantan Tengah. Kunjungan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat dukungan pemerintah pusat dalam penanganan karhutla di daerah.
Menurutnya, Kepala BNPB menekankan pentingnya penerapan komando terpadu, pelaksanaan operasi berdasarkan kondisi lapangan, serta keberlanjutan dukungan penanganan darurat, termasuk operasional satuan tugas udara.
Sementara itu, KSAD menegaskan kesiapan TNI AD untuk mendukung percepatan penanganan karhutla melalui penguatan personel dan sarana prasarana.
Linae selanjutnya menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, terutama dalam menentukan kebijakan serta status keadaan darurat. Penetapan status darurat di tingkat provinsi, menurutnya, harus mempertimbangkan status di kabupaten/kota serta didukung kajian dan rekomendasi teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita perlu mengambil keputusan bersama berdasarkan prakiraan BMKG, kondisi nyata di lapangan, dan regulasi yang berlaku. Saya meminta pemerintah kabupaten/kota menyampaikan kondisi terkini dan hasil evaluasi status keadaan darurat secara objektif,” ujarnya.
Melalui evaluasi ini, Pemprov Kalteng berharap koordinasi antarlembaga semakin efektif, sehingga langkah penanganan karhutla dapat dilakukan secara tepat sasaran. Kesiapan personel, dukungan sarana prasarana, serta keputusan berdasarkan data dan kondisi lapangan menjadi faktor penting untuk mengantisipasi potensi kebakaran lanjutan di wilayah Kalimantan Tengah.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ardi
