SAMPIT, katakata.co.id – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai mengevaluasi kinerja sekitar 1.800 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjelang berakhirnya masa kontrak pada September 2026.
Evaluasi tersebut menjadi dasar, dalam menentukan pegawai yang memenuhi syarat mendapatkan perpanjangan kontrak. Dengan demikian, seluruh PPPK paruh waktu tidak otomatis kembali mendapatkan perpanjangan masa kerja.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kotim, Kamaruddin Makkalepu mengatakan, pihaknya telah meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan penilaian terhadap PPPK paruh waktu yang bertugas di masing-masing instansi.
“Kemarin kita sudah membuat surat edaran ke OPD dan diminta untuk melakukan evaluasi kinerja dan mengusulkan perpanjangan bagi yang memenuhi syarat. Karena kalau tidak berkinerja sesuai ketentuan, tidak dapat diperpanjang,” tegas Kamaruddin, Minggu (13/9/2026).
Menurutnya, proses penilaian menjadi kewenangan masing-masing OPD. Hasil evaluasi nantinya disampaikan kepada Bupati Kotim melalui BKPSDM sebagai bahan dalam proses perpanjangan kontrak.
“Pada prinsipnya saat ini masa penilaian itu ada di OPD untuk melaksanakan evaluasi kinerja dan mengusulkan ke Bupati melalui BKPSDM. Saat ini sedang berproses,” terangnya.
Selain mempertimbangkan kinerja, perpanjangan juga akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Artinya, pegawai yang memiliki kinerja baik sekalipun tetap harus mengikuti mekanisme yang ditetapkan pemerintah daerah.
“Bulan depan akan kita perpanjang, tetapi itu melalui mekanisme karena tidak semua asal kita perpanjang. Tentu yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan memiliki kinerja yang baik,” ujarnya.
PPPK paruh waktu di Kotim sebelumnya resmi diangkat pada Oktober 2025. Setelah masa kontrak berakhir, jumlah pegawai diperkirakan dapat berubah karena adanya pegawai yang mengundurkan diri maupun meninggal dunia.
Proses perpanjangan kontrak direncanakan mulai dilakukan pada Oktober 2026. BKPSDM masih melakukan tahapan evaluasi sebelum pengusulan perpanjangan ditetapkan.
Sementara itu, terkait kemungkinan perubahan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, Pemkab Kotim masih menunggu petunjuk teknis dan kebijakan resmi dari pemerintah pusat melalui Kementerian PAN-RB.
Untuk saat ini, Pemkab Kotim memprioritaskan penyelesaian evaluasi dan perpanjangan masa kerja PPPK paruh waktu, sekaligus mempersiapkan usulan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan kebutuhan daerah.
Penulis/Editor : Juniardi


