PALANGKA RAYA, katakata.co.id – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong seluruh pihak terkait mencari solusi atas ketidakpastian yang dihadapi karyawan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) setelah operasional perusahaan terhenti.
Anggota DPRD Kalteng, Sirajul Rahman, mengatakan pemerintah daerah perlu memastikan aspirasi para pekerja mendapatkan perhatian dan ditindaklanjuti melalui langkah yang konkret.
Menurutnya, para karyawan sebelumnya telah berupaya menyampaikan persoalan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Namun, hingga kini ia belum mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hasil maupun tindak lanjut dari pertemuan tersebut.
“Informasinya para karyawan sudah berupaya menyampaikan aspirasi ke Pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk mencari solusi. Namun sampai sekarang saya belum mendapatkan perkembangan lebih lanjut mengenai tindak lanjut dari pertemuan itu,” jelas Sirajul, Senin (22/6/2026).
Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalteng itu mengatakan, pemerintah memang memiliki batas kewenangan dalam persoalan hubungan kerja perusahaan swasta. Namun, kondisi ribuan pekerja yang kehilangan sumber penghasilan tetap membutuhkan perhatian dari pemerintah.
Ia menilai, koordinasi antara pemerintah daerah, perusahaan, pekerja, serta pihak-pihak terkait penting dilakukan untuk mencari jalan keluar yang tidak merugikan pekerja.
“Kita memahami pemerintah tidak bisa begitu saja membayarkan gaji karyawan perusahaan. Namun kondisi ribuan pekerja ini perlu mendapat perhatian serius agar ada kepastian dan solusi yang dapat membantu mereka menghadapi situasi saat ini,” ujarnya.
Sirajul menyebut jumlah pekerja yang terdampak berdasarkan informasi yang diterimanya diperkirakan mencapai sekitar 7.000 orang. Mayoritas pekerja merupakan masyarakat Murung Raya, khususnya Kecamatan Laung Tuhup.
Menurutnya, skala persoalan tersebut membuat penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan pembicaraan bersama untuk menentukan langkah yang dapat memberikan kepastian bagi para pekerja dan keluarganya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat membuka ruang koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait, sehingga persoalan yang dihadapi karyawan tidak berlarut-larut.
“Harapan kami seluruh pihak bisa duduk bersama mencari solusi terbaik bagi para pekerja yang terdampak,” pungkasnya.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ardi
