PALANGKA RAYA, katakata.co.id – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah hingga 31 Juli 2026 baru mencapai 30,61 persen, atau sekitar Rp1,66 triliun dari total pagu Rp5,45 triliun. Capaian tersebut masih jauh dari target realisasi sebesar 60 persen pada akhir Juli.
Data tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, dalam Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Provinsi Kalimantan Tengah di Ruang Bajakah, Lantai III Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (4/8/2026).
Selain realisasi keuangan, capaian fisik pembangunan juga masih rendah, yakni 32,51 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya deviasi minus 29,39 persen terhadap target yang telah ditetapkan.
Linae menjelaskan, terdapat tiga perangkat daerah dengan realisasi anggaran tertinggi, yakni Biro Organisasi sebesar 57,31 persen, Badan Penghubung 55,36 persen, dan Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar 53,35 persen.
Sementara itu, tiga perangkat daerah dengan realisasi terendah masing-masing Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 8,41 persen, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 8,79 persen, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar 10,26 persen.
Untuk pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah, realisasi APBD tercatat sebesar Rp8,34 triliun atau 39,65 persen dari total pagu Rp21,05 triliun. Sementara realisasi fisik mencapai 44,45 persen.
Kabupaten Sukamara menjadi daerah dengan realisasi keuangan tertinggi sebesar 50,71 persen, disusul Kabupaten Gunung Mas 46,32 persen dan Kabupaten Katingan 44,98 persen. Adapun realisasi terendah tercatat di Kabupaten Seruyan sebesar 32,51 persen, Barito Utara 33,57 persen, dan Barito Selatan 33,90 persen.
Rakor TEPRA juga mengevaluasi progres Proyek Strategis Daerah (PSD). Dari sembilan paket proyek strategis Pemerintah Provinsi Kalteng, baru empat paket yang telah berkontrak, dengan realisasi keuangan sebesar 6,93 persen dan realisasi fisik 4,91 persen.
Sementara pemerintah kabupaten dan kota memiliki 153 paket PSD dengan realisasi keuangan sebesar 24,31 persen dan realisasi fisik 2,61 persen.
Melalui Rakor TEPRA, Pemprov Kalteng mendorong seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat pelaksanaan program serta penyerapan anggaran. Percepatan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas, ketepatan sasaran, akuntabilitas, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ardi
