PALANGKA RAYA, katakata.co.id – Sebagai jurnalis asli suku Dayak, saya memandang penting untuk mengkritisi dan menyoroti secara tajam dinamika pemilihan Rektor Universitas Palangka Raya (UPR), khususnya terkait hasil survei oleh lembaga IN DEPTH POLITICS yang sempat memicu polemik luas.
Riset publik tersebut tidak sekadar memicu perdebatan di ruang akademis, melainkan dinilai telah mencederai logika berpikir publik, mencederai rasa keadilan masyarakat adat Dayak, serta berpotensi merusak marwah akademisi di Kalimantan Tengah.
Kejanggalan dalam survei ini terlihat nyata dari aspek transparansi lembaga. Pada kop surat lembaga tersebut, tercantum nomor telepon milik Bismar Harris Sastriawan, yang diketahui publik kampus menjabat sebagai Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UPR.
Secara struktural, atasan langsung yang bersangkutan adalah Dekan FISIP UPR, Prof. Bhayu Rhama, yang saat ini tengah maju sebagai salah satu kandidat Rektor UPR periode 2026-2030.
Hubungan garis struktural yang sangat dekat ini melahirkan pertanyaan mendasar yang wajib dijawab secara objektif: Di mana letak independensi sebuah riset ketika potensi benturan kepentingan (conflict of interest) terpampang nyata di depan mata publik?
Salah satu poin hasil survei yang memicu gelombang protes keras dari para tokoh Dayak, akademisi, hingga alumni UPR adalah klaim angka 88,32%. Lembaga survei tersebut menyatakan bahwa mayoritas responden menganggap latar belakang kedaerahan tidak relevan dalam pemilihan Rektor UPR.
Narasi yang dibangun dari survei tersebut patut diduga sebagai bentuk penggiringan opini yang tidak sehat demi menguntungkan pihak tertentu non Dayak. Klaim ini seolah-olah mengabaikan eksistensi, dan kemampuan serta kelayakan akademisi suku Dayak untuk memimpin di tanahnya sendiri.
Kampus UPR yang seharusnya menjadi benteng integritas ilmiah, justru terindikasi kuat telah dijadikan panggung politik praktis yang mendiskreditkan potensi kepemimpinan lokal akademisi Dayak dan patut diduga akan menguntungkan akademisi tertentu.
Merespons gelombang protes yang masif, IN DEPTH POLITICS secara mendadak mencabut hasil survei tersebut dan menyampaikan permohonan maaf.
Namun, langkah penarikan ini justru memicu pertanyaan baru terkait profesionalisme akademis mereka. Pencabutan ini menjadi indikasi kuat bahwa riset tersebut tidak berbasis pada metodologi ilmiah yang murni dan objektif.
Pencabutan ini membuktikan kerapuhan objektivitas lembaga tersebut. Jika survei ini valid dan jujur, IN DEPTH POLITICS seharusnya berani mempertahankan hasilnya melalui uji publik yang ilmiah, bukan justru langsung menariknya saat mendapatkan koreksi dari masyarakat.
Demi menjaga keberimbangan informasi (cover both sides), penulis berupaya melakukan konfirmasi. Respons resmi didapatkan dari Bismar Harris Sastriawan melalui pesan WhatsApp, dengan pertanyaan dan jawaban sebagai berikut:
• Apakah benar nomor telepon yang tercantum dalam kop surat lembaga survei IN DEPTH POLITICS adalah nomor milik Bapak?
Jawaban: Betul, bahwa nomor tercantum betul milik kami.
• Apa kapasitas atau keterlibatan Bapak di dalam lembaga riset IN DEPTH POLITICS tersebut?
Jawaban: Dalam lembaga riset ini, betul kami selaku pendiri Lembaga.
• Mengingat jabatan Bapak sebagai Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UPR, bagaimana Bapak menanggapi persepsi publik mengenai potensi benturan kepentingan (conflict of interest), karena Dekan FISIP (Prof. Bhayu Rhama) adalah salah satu kandidat Rektor?
Jawaban: Bersama munculnya persepsi publik yang ada, membuka pemahaman kami di tim mengenai potensi benturan kepentingan, dan tim sangat-sangat menghormati persepsi publik yang ada. Tim juga sangat berterima kasih dan hormat kepada nasehat-nasehat senior dan tokoh yang diberikan, bersamaan dengan ini juga menjadi diskusi kami di tim untuk mengevaluasi hasil ini.
• Apa alasan mendasar di balik pencabutan hasil survei dan permohonan maaf yang dilakukan oleh IN DEPTH POLITICS?. Dan Lembaga Survei sempat mengeluarkan hasil, bahwa 88,32 persen responden menganggap latar belakang kedaerahan tidak relevan dalam pemilihan rektor UPR dan ini memicu gelombang protes para tokoh Dayak dari berbagai kalangan serta alumni, karena dinilai sangat janggal dan patut diduga sebagai alat penggiringan opini publik untuk menguntungkan kandidat tertentu dari suku non Dayak. Bagaimana tanggapan Bapak?
Jawaban: Kami sangat menyadari kekurangan kami di tim, bahwa pemahaman tim terhadap penyusunan pertanyaan kuesioner perlu dilakukan evaluasi. Kami tim menyadari pemahaman ini bentuk keterbatasan kami yang belum mempertimbangkan menyeluruh atas pertanyaan yang disusun dengan kemungkinan persepsi publik yang muncul. Kami tim menyadari hasil saat itu sangat dipengaruhi oleh sampel yang berbatas pada waktu potret preferensi saat survei dilakukan. Kami menyadari hasil ini memiliki kekurangan dan keterbatasan dan perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Selain itu juga sebagai bentuk komitmen kami tim dalam menjaga nilai kebersamaan, keutuhan, keharmonisan, yang diajarkan dalam Falsafah Huma Betang. Hal ini menjadi dasar utama teman-teman tim mencabut dan membatalkan hasil survei. Kami tim memohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan dan keterbatasan kami ini, tanpa adanya maksud mencederai dimana kami tim seluruhnya juga merupakan bagian dari daerah.
Sementara itu, penulis sangat menghargai adanya konfirmasi yang dilakukan. Namun tidak bisa dipungkiri, meskipun konfirmasi telah diberikan, jejak digital hasil survei yang sempat dirilis lalu dicabut, tidak akan menghapus fakta adanya gejolak di ruang publik.
Namun penulis sangat meyakini, polemik ini tidak akan membunuh semangat kearifan lokal di Bumi Tambun Bungai, karena nilai-nilai budaya Dayak justru mengajarkan kejujuran dan keadilan.
Melalui surat terbuka ini, penulis meminta perhatian serius dari seluruh Anggota Senat Universitas Palangka Raya dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi:
1. Jangan sampai, survei “abal-abal” yang sempat dipublikasikan, namun memiliki cacat metodologi dan sarat benturan kepentingan ini, digunakan untuk menjegal para akademisi berprestasi Suku Dayak agar tidak memimpin di tanahnya sendiri.
2. Para anggota Senat UPR memegang hak suara penentu, mereka bertanggung jawab kepada Tuhan, sejarah, dan masyarakat Dayak. Jangan biarkan hak suara anda disetir oleh narasi penggiringan opini yang mengabaikan aspek representasi lokal dan transparansi.
3. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tidak boleh membiarkan suksesi kepemimpinan di UPR diwarnai oleh praktik-praktik manipulasi opini yang berpotensi merusak marwah ilmiah.
UPR adalah kebanggaan Suku Dayak. Institusi ini harus dipimpin oleh sosok yang lahir dari proses yang bersih, jujur, berintegritas, dan menghormati tanah tempat institusi ini berdiri.
Masyarakat Dayak tidak akan tinggal diam jika marwah akademik UPR dikorbankan demi syahwat politik kelompok tertentu.
Sementara itu, hingga opini ini diterbitkan, upaya konfirmasi yang dikirimkan kepada Prof. Bhayu Rhama, melalui pesan WhatsApp ke nomor pribadinya masih belum mendapatkan respons, dengan pertanyaan antara lain:
• Apakah Prof. Bhayu mengetahui, memfasilitasi, atau terlibat dalam pembuatan riset/survei yang dirilis oleh IN DEPTH POLITICS tersebut?
• Bagaimana komitmen Prof. Bhayu sebagai salah satu kandidat Rektor untuk memastikan kontestasi Pilrek UPR bebas dari alat propaganda politik yang dinilai menyudutkan salah satu golongan atau latar belakang suku tertentu?
