PALANGKA RAYA, katakata.co.id – Anggota DPRD Kalimantan Tengah dari Fraksi PDI Perjuangan, Ampera A Y Mebas, menyoroti masih terjadinya ketimpangan pembangunan antarwilayah di Kalimantan Tengah. Ia meminta pemerintah provinsi menyusun kebijakan anggaran yang lebih adil, terutama bagi daerah-daerah yang selama ini menjadi penyumbang terbesar pendapatan daerah.
Menurut Ampera, pemerataan pembangunan selalu menjadi fokus yang disampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalteng. Namun, kondisi di lapangan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan tersebut.
“Pada intinya pemerataan pembangunan itu harus benar-benar dirasakan seluruh masyarakat. Kalau hari ini masih ada ketimpangan, berarti ada yang perlu dievaluasi dari kebijakan penganggaran pemerintah provinsi,” ujar Ampera saat diwawancarai baru-baru ini.
Mantan Bupati Barito Timur dua periode itu menjelaskan, sumber pendapatan APBD Kalteng berasal dari berbagai sektor, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), royalti batu bara, pajak bahan bakar minyak (BBM), pajak kendaraan bermotor, hingga dana bagi hasil sektor perkebunan sawit.
Namun demikian, ia menilai kontribusi terbesar terhadap APBD provinsi justru berasal dari sektor pertambangan batu bara yang banyak disumbang daerah-daerah di kawasan DAS Barito.
“Kalau kita lihat, penyumbang terbesar APBD Kalteng itu dari royalti batu bara, seperti Barito Utara, Murung Raya, Kapuas, Barito Selatan dan Barito Timur. Nilainya sampai triliunan rupiah,” katanya.
Selain royalti batu bara, kontribusi besar terhadap pendapatan daerah juga disebut berasal dari pajak BBM dan pajak kendaraan bermotor yang ditopang aktivitas perusahaan pertambangan dan perkebunan di wilayah tersebut.
Meski menjadi penyumbang signifikan bagi kas daerah, Ampera menilai pembangunan di kawasan DAS Barito masih belum mendapatkan porsi yang seimbang dibanding wilayah lain di Kalimantan Tengah.
Ia mencontohkan sejumlah proyek strategis pemerintah provinsi yang dinilai lebih banyak terkonsentrasi di wilayah barat Kalteng, seperti pembangunan infrastruktur, rumah sakit provinsi di Seruyan, Shrimp Estate Udang Vaname di Sukamara, hingga pembangunan pabrik pakan di Sampit.
“Di antara lima kabupaten penyumbang royalti batu bara itu, empat berada di DAS Barito. Pertanyaannya, apa yang kami dapat? Ini yang kami perjuangkan agar ada pemerataan pembangunan,” tegas legislator dari Dapil IV tersebut.
Ampera juga menilai narasi pemerataan pembangunan yang selama ini disampaikan pemerintah belum sepenuhnya tercermin dalam kebijakan penganggaran.
“Jangan sampai pembangunan ini tidak berkeadilan. Memang ada narasi Bappeda (sekarang Bapperida) bahwa daerah Barito akan dipacu pembangunannya, tetapi kalau dilihat dari penganggaran, itu tidak,” pungkasnya.
Penulis ; Wiyandri
Editor : Ardi
