Penulis/Editor: Ririen Binti
PALANGKA RAYA,katakata.co.id- Marwah masyarakat Dayak di dunia pendidikan tinggi kini tengah dipertaruhkan. “Skandal” yang menuai polemik muncul ke permukaan lewat survei yang diduga dirancang secara sistematis untuk menjegal putra-putri terbaik Dayak memimpin Universitas Palangka Raya (UPR).
Hasil penelusuran Wartawan mengungkap tabir di balik lembaga survei IN-DEPTH POLITICS. Nomor telepon yang tertera dalam kop surat lembaga tersebut ternyata mengarah kepada Bismar Harris Satriawan, S.IP., M.IP. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Palangka Raya (UPR). Keterlibatan “orang dalam” ini memicu kemarahan tokoh Dayak, karena dianggap sebagai pengkhianatan intelektual terhadap Bumi Tambun Bungai.
Poin yang paling menyulut amarah adalah klaim sepihak, yang menyatakan 88,32% responden menganggap latar belakang kedaerahan tidak relevan, dalam pemilihan Rektor UPR. Angka ini dianggap bukan sekadar statistik, melainkan peluru yang ditembakkan untuk membunuh karakter dan peluang akademisi Dayak memimpin di rumah mereka sendiri.
Salah satu praktisi hukum suku Dayak, yang juga Sekjen Gerakan Dayak Anti Narkoba (GDAN), Dr. Ari Yunus Hendrawan, dengan nada keras menyebut, survei ini sebagai serangan berbau SARA yang dibungkus dengan narasi akademis gadungan.
“Ini adalah penghinaan nyata terhadap kecerdasan kolektif masyarakat Dayak! Hasil survei yang dikondisikan, bertujuan menutup pintu bagi orang Dayak untuk memimpin di tanah sendiri. Jangan anggap remeh harga diri kami!” tegas Ari dengan berapi-api.
Kekecewaan mendalam juga datang dari salah satu Dosen senior Dayak. Sang Dosen yang meminta namanya dirahasiakan menilai, keterlibatan oknum dosen dalam survei, dugaan menggiring opini publik demi kepentingan kelompok tertentu adalah tindakan yang tidak elok dan melukai etika akademis.
Karena itu, sang Dosen mendorong, agar seluruh elemen masyarakat Dayak, mulai dari tokoh adat, akademisi, hingga mahasiswa, bersatu melawan segala bentuk manipulasi yang mencoba meminggirkan peran orang asli daerah.
Sementara itu, ketika dikonfirmasikan Wartawan melalui pertanyaan tertulis yang dikirim melalui nomor pribadinya, dengan pertanyaan sebagai berikut:
• Apa keterlibatan Bapak dalam survei tersebut, karena ada nomor telepon Bapak dalam kop nama IN-DEPTH POLITICS?
• Ketika melakukan survei tersebut, apakah Lembaga survei dan Bapak ada meminta izin secara resmi kepada pihak Universitas Palangka Raya?
• Salah satu poin yang memicu kontroversi adalah klaim survei bahwa 88,32% responden menganggap latar belakang kedaerahan tidak relevan dalam pemilihan Rektor UPR. Angka ini dinilai sangat janggal dan berpotensi digunakan untuk menggiring opini publik demi menguntungkan kandidat tertentu, bagaimana tanggapan Bapak?
• Kepada Wartawan, Tokoh Muda Dayak, Dr. Ari Yunus Hendrawan mengatakan, survei yang diduga Bapak terlibat didalamnya, adalah bentuk penolakan figur akademisi Dayak untuk memimpin UPR ke depan dan ini sudah bernunsa SARA. Bagaimana Bapak menanggapinya?
• Kepada Wartawan, salah satu Dosen senior, dan tokoh Akademisi Dayak, sangat menyesalkan keterlibatan Bapak dalam survei terkait dengan pemilihan Rektor UPR tempat Bapak bekerja. Dan menurut sang Dosen, keterlibatan Bapak sangat tidak elok dan cenderung berpihak pada orang tertentu. Bagaimana tanggapan Bapak?
Melalui sambungan telepon dan konfirmasi secara tertulis, Bismar Harris Satriawan, menyatakan, ia sebagai pemilik Lembaga survey IN-DEPTH POLITICS.
Sementara itu, In-depth Politics, juga memandang sangat penting untuk meluruskan terkait poin pertanyaan yang menjadi sorotan terutama tentang preferensi lokal daerah. Apakah Anda lebih setuju memilih figur Rektor yang berasal dari lokal daerah?
“In-depth Politics memandang bahwa jawaban responden sangat mungkin dipengaruhi oleh karakteristik sampel yang heterogen di lingkungan kampus. Oleh karena itu, hasil tersebut harus dipahami sebagai potret preferensi pada saat survei dilakukan, dan tetap terbuka untuk pendalaman lebih” tegas Bismar
Bismar menambahkan, hasil temuan merupakan data empiris responden (saat survei dilaksanakan), dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan identitas, asal daerah, maupun kelompok tertentu yang berada di daerah secara umumnya, dan lingkungan Kampus khususnya.
Bismar juga menjelaskan, ia orang Kalteng, dan tidak mungkin mendiskriditkan identitas daerah dan kelompok tertentu, karena di dalam lembaga survei itu sangat tidak boleh dilakukan.
“Saya juga orang Kalteng, tidak mungkin mendiskriditkan identitas dan kelompok tertentu” tegas Bismar
Menutup rilisnya, In-depth Politics, menegaskan, pihaknya menyadari terdapat banyak kekurangan dalam sajian data maupun penyampaian hasil, tentu dalam hal ini kami menyampaikan maaf atas segala kekurangan tersebut.
