PALANGKA RAYA, katakata.co.id – Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis dex berdampak langsung terhadap operasional layanan publik di Kota Palangka Raya, khususnya pada sektor pengangkutan sampah yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, mengatakan kenaikan harga dex yang semula berada di kisaran Rp14 ribu per liter kini melonjak hingga Rp26 ribu per liter. Kondisi itu membuat anggaran operasional yang sebelumnya telah disusun menjadi tidak lagi sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Kenaikan BBM luar biasa. Sekarang yang menjadi masalah itu di Dinas Lingkungan Hidup, BBM-nya dex. Dari harga Rp14 ribu sekarang menjadi Rp26 ribu. Jadi anggaran yang tadinya sudah dihitung dan dikalkulasi dengan harga Rp14 ribu, sekarang harus disesuaikan ke Rp26 ribu,” ujar Achmad Zaini, Rabu (20/5).
Ia menuturkan, beban operasional menjadi semakin berat karena jumlah armada pengangkut sampah milik Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya cukup banyak. Di sisi lain, layanan persampahan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus tetap berjalan setiap hari.
“Bisa dibayangkan armada kita banyak sekali untuk pengangkutan sampah. Itu layanan dasar. Kalau tidak segera diputuskan, tentu akan berdampak pada pelayanan kebersihan kota,” katanya.
Untuk mengantisipasi gangguan layanan, Pemko Palangka Raya saat ini tengah menyiapkan penambahan anggaran operasional agar pengangkutan sampah tetap berjalan normal meski harga BBM terus meningkat.
Menurutnya, Wali Kota Palangka Raya telah mengambil langkah kebijakan dengan menyiapkan tambahan anggaran guna memastikan operasional armada tidak terhenti akibat keterbatasan bahan bakar.
“Pak Wali sudah membuat kebijakan terbaik. Kita akan mencari tambahan anggaran agar jangan sampai nanti berhenti karena tidak ada bahan bakarnya. Karena alokasi yang kemarin sebenarnya hanya cukup sampai bulan ini,” ungkapnya.
Tak hanya berdampak pada sektor persampahan, kenaikan harga BBM dan bahan kebutuhan lainnya juga mulai memengaruhi sejumlah program pembangunan daerah. Penyesuaian biaya disebut terjadi pada berbagai pekerjaan infrastruktur, termasuk peningkatan ruas jalan.
“Penyesuaian harga barang juga terjadi di banyak sektor. Pekerjaan ruas-ruas jalan juga harus disesuaikan. Sekarang ini naik semua, bahan-bahan kebutuhan naik,” jelasnya.
Di tengah kondisi tersebut, Pemko Palangka Raya menerapkan langkah efisiensi anggaran serta memperketat penentuan prioritas belanja daerah agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
“Karena itu kita benar-benar melakukan efisiensi dan menentukan prioritas terhadap anggaran yang dikeluarkan,” pungkasnya.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ardi
