PALANGKA RAYA,katakata.co.id – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi mulai dirasakan dampaknya oleh sektor properti dan konstruksi di Kalimantan Tengah. Lonjakan biaya distribusi membuat harga material bangunan merangkak naik, sehingga menekan para pengembang perumahan.
Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Kalimantan Tengah, Asani, menyebut kondisi ini menempatkan developer dalam situasi sulit. Pasalnya, kenaikan harga material tidak diimbangi dengan fleksibilitas penyesuaian harga pada seluruh segmen perumahan.
“Untuk kami developer sangat berpengaruh, karena kenaikan BBM membuat harga material bangunan ikut naik. Seharusnya harga rumah juga naik, tapi yang bisa disesuaikan hanya rumah komersil,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).
Ia menjelaskan, untuk rumah subsidi yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), harga jual masih ditetapkan pemerintah. Di wilayah Kalimantan Tengah, harga rumah tipe 36 saat ini masih berada di kisaran Rp182 juta, sehingga margin keuntungan pengembang semakin tergerus.
Kondisi ini diperparah oleh meningkatnya biaya logistik. Para sopir angkutan material mengaku pendapatan mereka menurun karena biaya operasional melonjak, sementara tarif angkut belum mengalami penyesuaian.
“Upah angkut belum naik, tapi BBM sudah naik. Jadi penghasilan kami makin tipis,” ungkap Sar, sopir truk lintas provinsi.
Kenaikan ongkos distribusi berdampak langsung pada harga material di pasaran. Harga pasir dan batu yang sebelumnya berkisar Rp55 ribu per kubik, kini naik menjadi sekitar Rp70 ribu per kubik.
Di tingkat konsumen, lonjakan harga terasa lebih signifikan. Rani, warga Jalan G. Obos Palangka Raya, mengaku harus merogoh kocek lebih dalam saat membangun rumah karena harga pasir kini mencapai Rp1,3 juta per rit.
“Dulu masih bisa dijangkau, sekarang sudah cukup memberatkan,” keluhnya.
Hal serupa disampaikan pelaku usaha material, Udi, yang menyebut harga tersebut dipengaruhi oleh kenaikan BBM serta tingginya permintaan, terutama dari wilayah Tangkiling menuju Palangka Raya.
Para pengembang dan pelaku usaha berharap pemerintah segera mengambil langkah strategis, baik melalui penyesuaian harga rumah subsidi maupun pengendalian harga material. Tanpa kebijakan yang tepat, sektor konstruksi dikhawatirkan melambat dan semakin menyulitkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian layak.
Penulis : Wiyandri
EDitor : Ika
