KatakataKatakata
  • Home
  • Pemerintahan
    • Pemprov Kalteng
    • Pemko Palangka Raya
    • Pemkab Pulang Pisau
    • Pemkab Kapuas
    • Pemkab Barito Selatan
    • Pemkab Barito Utara
    • Pemkab Barito Timur
    • Pemkab Murung Raya
    • Pemkab Katingan
    • Pemkab Kotawaringin Timur
    • Pemkab Kotawaringin Barat
    • Pemkab Lamandau
    • Pemkab Sukamara
    • Pemkab Seruyan
    • Pemkab Gunung Mas
    • Dinas PUPR Barito Selatan
    • PUPR-PKP Kapuas
  • Legislatif
    • DPRD Prov Kalteng
    • DPRD Palangka Raya
    • DPRD Pulang Pisau
    • DPRD Kapuas
    • DPRD Barito Selatan
    • DPRD Barito Utara
    • DPRD Barito Timur
    • DPRD Murung Raya
    • DPRD Katingan
    • DPRD Kotawaringin Timur
    • DPRD Kotawaringin Barat
    • DPRD Lamandau
    • DPRD Sukamara
    • DPRD Seruyan
    • DPRD Gunung Mas
  • Universitas Palangka Raya
  • Politik
  • Hukum & Investigasi
  • More
    • Hiburan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Sosial Budaya
    • Opini
Reading: Raperda Pertambangan Kalteng Masih Difasilitasi Kemendagri, WPR Jadi Perhatian
Bagikan
KatakataKatakata
  • Home
  • Pemerintahan
  • Legislatif
  • Universitas Palangka Raya
  • Politik
  • Hukum & Investigasi
  • More
  • Home
  • Pemerintahan
    • Pemprov Kalteng
    • Pemko Palangka Raya
    • Pemkab Pulang Pisau
    • Pemkab Kapuas
    • Pemkab Barito Selatan
    • Pemkab Barito Utara
    • Pemkab Barito Timur
    • Pemkab Murung Raya
    • Pemkab Katingan
    • Pemkab Kotawaringin Timur
    • Pemkab Kotawaringin Barat
    • Pemkab Lamandau
    • Pemkab Sukamara
    • Pemkab Seruyan
    • Pemkab Gunung Mas
    • Dinas PUPR Barito Selatan
    • PUPR-PKP Kapuas
  • Legislatif
    • DPRD Prov Kalteng
    • DPRD Palangka Raya
    • DPRD Pulang Pisau
    • DPRD Kapuas
    • DPRD Barito Selatan
    • DPRD Barito Utara
    • DPRD Barito Timur
    • DPRD Murung Raya
    • DPRD Katingan
    • DPRD Kotawaringin Timur
    • DPRD Kotawaringin Barat
    • DPRD Lamandau
    • DPRD Sukamara
    • DPRD Seruyan
    • DPRD Gunung Mas
  • Universitas Palangka Raya
  • Politik
  • Hukum & Investigasi
  • More
    • Hiburan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Sosial Budaya
    • Opini
  • Box Redaksi
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
@2023 Copyright Katakata.co.id

DPRD Prov KaltengKalimantan TengahPalangka Raya

Raperda Pertambangan Kalteng Masih Difasilitasi Kemendagri, WPR Jadi Perhatian

Rabu, 13 Mei 2026 14:19
Bagikan
3 Min Read
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah
Bagikan

PALANGKA RAYA – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertambangan Kalimantan Tengah (Kalteng) masih berproses di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Saat ini, draf regulasi tersebut berada dalam tahap fasilitasi untuk mendapatkan evaluasi sekaligus penyempurnaan terhadap sejumlah materi muatan.

Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, mengatakan pihaknya masih menunggu hasil evaluasi Kemendagri sebelum pembahasan raperda dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

“Masih ada beberapa evaluasi dari Kemendagri, sehingga perlu penyesuaian pada isi raperdanya,” kata Siti kepada wartawan.

Menurutnya, penyelesaian Raperda Pertambangan memiliki arti penting, terutama untuk memberikan kepastian hukum terhadap aktivitas pertambangan rakyat di Kalteng. Regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi landasan yang jelas dalam pengelolaan pertambangan rakyat sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat yang beraktivitas di sektor tersebut.

Siti menyebut saat ini terdapat lima wilayah di Kalteng yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Kelima wilayah tersebut berada di Kabupaten Murung Raya, Sukamara, Gunung Mas, Katingan, dan Pulang Pisau.

“Kemarin saya sudah komunikasi dengan Kabid Pertambangan Dinas ESDM Kalteng. Kemungkinan informasi lanjutannya keluar dalam satu sampai dua minggu ke depan,” ujarnya.

Untuk mempercepat proses penyelesaian, Komisi II DPRD Kalteng terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalteng, khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Siti menegaskan, penyusunan regulasi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah bersama DPRD untuk memastikan aktivitas pertambangan rakyat memiliki dasar hukum yang jelas, sekaligus tetap memperhatikan ketentuan kewenangan pemerintah pusat dan daerah.

“Karena sektor pertambangan ini kewenangannya terbagi antara pusat dan daerah. Untuk Kalteng sendiri, sudah ada lima kawasan yang ditetapkan sebagai WPR,” jelasnya.

Selain Raperda Pertambangan, Siti juga menyampaikan perkembangan Raperda Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu. Regulasi tersebut telah melewati tahap pengesahan di daerah dan saat ini memasuki proses sinkronisasi redaksional oleh Dinas PTSP bersama Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalteng.

Setelah proses sinkronisasi selesai, dokumen tersebut akan dikirim ke Kemendagri untuk menjalani tahapan fasilitasi.

Sementara terkait pengembangan WPR, Siti mengaku telah melakukan komunikasi dengan Kementerian ESDM untuk membahas kawasan pertambangan rakyat di Kalteng, termasuk wilayah yang dinilai layak untuk masuk dalam kategori WPR.

Ia berharap proses penyempurnaan Raperda Pertambangan dapat segera rampung sehingga regulasi tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus menjadi instrumen pemerintah dalam menata sektor pertambangan rakyat di Kalteng.

 

Penulis : Wiyandri

Editor : Ardi

Editor Katakata Rabu, 13 Mei 2026 14:19
Bagikan artikel ini
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link
Leave a review Leave a review

Leave a review Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Please select a rating!

POPULER

Kuasa Hukum Entai S. Tihang Minta BPN Tinjau Sertifikat Tanah di Jalan Menteng 12
Sabtu, 31 Oktober 2026 11:46
Dashboard Karhutla Palangka Raya Sajikan Informasi Titik Panas hingga Layanan Kesehatan
Senin, 26 Oktober 2026 11:33
Padamkan Karhutla dengan Api, Polres Kapuas Penjarakan Peladang, Tolak Penangguhan Penahanan 
Senin, 2 November 2026 21:06
Status Darurat Karhutla Kalteng Diperpanjang, Berlaku hingga Akhir November
Selasa, 27 Oktober 2026 21:38
GKE Bereaksi! Fitnah Keji Arisan Bodong dan Pinjol Serang Pdt Memey, Tokoh Gereja Desak Polisi Tangkap Pelaku
Senin, 2 November 2026 13:27

Berita Terbaru

Rimbun Minta Pembangunan Kotim Tidak Berjalan Sendiri, Sinergi Semua Pihak Diperlukan
DPRD Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Selasa, 17 November 2026 06:20
Cegah Kekerasan terhadap Anak, DPRD Kotim Soroti Peran Keluarga dan Sekolah
DPRD Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Selasa, 17 November 2026 06:16
Kampung KB di Kotim Diminta Jadi Pusat Program Pembangunan Keluarga
DPRD Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Selasa, 17 November 2026 06:13
Rp1 Triliun Hasil Plasma Sawit Kotim Disebut Tak Banyak Berputar di Daerah
DPRD Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Selasa, 17 November 2026 06:08
Pilkades 49 Desa di Kotim Dipercepat, DPRD Targetkan Digelar 2027
DPRD Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Selasa, 17 November 2026 06:04

You Might Also Like

DPRD Kotawaringin TimurKalimantan Tengah

Rimbun Minta Pembangunan Kotim Tidak Berjalan Sendiri, Sinergi Semua Pihak Diperlukan

Selasa, 17 November 2026 06:20
DPRD Kotawaringin TimurKalimantan Tengah

Cegah Kekerasan terhadap Anak, DPRD Kotim Soroti Peran Keluarga dan Sekolah

Selasa, 17 November 2026 06:16
DPRD Kotawaringin TimurKalimantan Tengah

Kampung KB di Kotim Diminta Jadi Pusat Program Pembangunan Keluarga

Selasa, 17 November 2026 06:14
DPRD Kotawaringin TimurKalimantan Tengah

Rp1 Triliun Hasil Plasma Sawit Kotim Disebut Tak Banyak Berputar di Daerah

Selasa, 17 November 2026 06:09
KatakataKatakata
Follow US
© 2023 Global Media Bersaudara | Katakata.co.id
  • Box Redaksi
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
Selamat Datang!

Login ke Akun Anda

Lost your password?