PALANGKA RAYA, katakata.co.id – Pemerintah Kota Palangka Raya berupaya menjaga keseimbangan antara pemenuhan belanja pegawai dan peningkatan alokasi pembangunan dalam penyusunan RAPBD 2027. Salah satu langkah yang dipastikan adalah mempertahankan seluruh komponen hak keuangan ASN tanpa pengurangan.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengatakan penyesuaian struktur belanja daerah dan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak akan membebani hak keuangan pegawai.
Hal tersebut disampaikannya setelah mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Palangka Raya, Rabu (11/11/2026).
Fairid menyebutkan, pemerintah kota bersama DPRD telah menyepakati agar belanja pegawai pada 2027 tetap mengakomodasi seluruh hak ASN. Termasuk gaji ke-13, gaji ke-14, dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dialokasikan penuh selama 12 bulan.
“Kami bersama pimpinan dan anggota DPRD Kota Palangka Raya menyepakati untuk belanja pegawai tahun 2027, kami tidak melakukan pemotongan atau pemotongan tunjangan,” ujarnya.
Ia menegaskan, seluruh pembiayaan tunjangan tersebut akan bersumber dari APBD Kota Palangka Raya, bukan APBN. Karena itu, pengelolaan keuangan daerah menjadi bagian penting untuk memastikan kewajiban pemerintah terhadap pegawai tetap terpenuhi.
Di sisi lain, peningkatan PAD dan pengaturan belanja modal tetap menjadi perhatian pemerintah daerah guna mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan.
Fairid berharap, perencanaan anggaran yang memperhatikan hak ASN sekaligus kebutuhan pembangunan dapat menjaga keberlanjutan program pemerintah daerah. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Palangka Raya dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Penulis: Wiyandri
Editor: Ardi
