PALANGKA RAYA, katakata.co.id – Pemerintah Kota Palangka Raya memastikan seluruh hak keuangan Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap terpenuhi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Tidak ada rencana pemotongan gaji maupun tunjangan pegawai, termasuk gaji ke-13, gaji ke-14, dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Kepastian tersebut disampaikan Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Palangka Raya, Rabu (11/11/2026).
Fairid mengatakan, kebijakan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kota Palangka Raya bersama pimpinan dan anggota DPRD. Belanja pegawai tetap menjadi salah satu komponen yang diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah tahun mendatang.
“Kami bersama pimpinan dan anggota DPRD Kota Palangka Raya menyepakati untuk belanja pegawai tahun 2027, kami tidak melakukan pemotongan atau pemotongan tunjangan,” ujar Fairid.
Ia menjelaskan, hak keuangan ASN tetap dialokasikan secara penuh selama 12 bulan. Dengan demikian, gaji ke-13, gaji ke-14, serta TPP tetap diakomodasi dalam perencanaan anggaran 2027.
Menurutnya, peningkatan alokasi anggaran pembangunan tidak menjadi alasan untuk mengurangi hak pegawai. Pemerintah daerah tetap berupaya menjaga keseimbangan antara pemenuhan belanja pegawai dan pelaksanaan program pembangunan.
Kebijakan tersebut diharapkan memberikan kepastian bagi ASN di lingkungan Pemkot Palangka Raya sehingga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Penulis: Wiyandri
Editor: Ardi
