KUALA KAPUAS, katakata.co.id- Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, terus memperkuat komitmennya dalam upaya percepatan eliminasi AIDS, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria (ATM) melalui penguatan kolaborasi lintas sektor.
“Komitmen tersebut, diwujudkan melalui pertemuan penguatan forum kemitraan (CSR, BUMN, BUMD, OPD dan Dana Desa) pencegahan dan pengendalian AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (PP ATM) Tahun 2026,” kata Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Kapuas, Septedy, di Kuala Kapuas, Kamis (25/6/2026).
Hal itu, disampaikannya saat membuka kegiatan tersebut yang berlangsung di salah satu aula hotel di Kuala Kapuas. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Koordinator Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) Provinsi Kalteng, Yulka Susana, perwakilan Bapperida Kalteng, Kepala perangkat daerah lingkup Pemkab Kapuas terkait, perwakilan dunia usaha, organisasi masyarakat, peserta forum kemitraan, dan tamu undangan lainnya.
Septedy mengatakan, bahwa HIV/AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria masih menjadi permasalahan kesehatan yang memerlukan perhatian serius karena tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga memengaruhi kualitas sumber daya manusia, produktivitas masyarakat, serta pembangunan daerah secara keseluruhan.
Menurutnya, pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian penting dalam mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas. Pemerintah juga telah menetapkan target eliminasi ATM pada tahun 2030 sebagai salah satu sasaran prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Pembangunan bidang kesehatan termasuk pencegahan penyakit adalah bagian dari langkah untuk meningkatkan manusia Indonesia yang berkualitas. Pemerintah Indonesia telah menetapkan sasaran prioritas dalam RPJMN 2025–2029 dengan tujuan eliminasi ATM pada tahun 2030,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa beberapa indikator ATM masih berada di bawah target yang ditetapkan sehingga diperlukan sinergi yang lebih kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Upaya pencegahan dan pengendalian ATM tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif dunia usaha, organisasi masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat.
Dia juga menegaskan bahwa forum kemitraan ini harus menjadi wadah untuk menyatukan langkah, memperkuat koordinasi, serta menyusun program prioritas yang dapat diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Saya mengajak kita semua untuk menjadikan forum ini bukan sekadar formalitas, tetapi benar-benar sebagai wadah aksi nyata, tempat kita menyatukan langkah, saling berbagi peran, dan saling memperkuat,” tandasnya.
Sementara itu, Koordinator Adinkes Kalteng, Yulka Susana, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan revitalisasi kemitraan melalui Surat Keputusan Pemerintah Daerah (SKPD) sebagai bentuk penguatan komitmen bersama yang dilaksanakan di tingkat kabupaten dan kota.
Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat dukungan lintas sektor, mulai dari OPD non-kesehatan, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga berbagai mitra pembangunan agar bersama-sama berkontribusi dalam upaya pencegahan dan pengendalian ATM.
“Melalui pertemuan ini kami memohon dukungan dari lintas sektor, mulai dari OPD non-kesehatan, dunia usaha, hingga organisasi masyarakat. Kami berharap dapat menghasilkan suatu kesepakatan bersama untuk melaksanakan kegiatan pencegahan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria yang menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat,” demikian Yulka.
Penulis : Ardi
Editor : Ika
