KUALA KAPUAS, katakata.co.id- Bupati Kapuas, Muhammad Wiyatno, menegaskan komitmen Pemkab Kapuas untuk mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke desa-desa yang selama ini belum tersentuh secara maksimal.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada DPRD yang telah menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Dan selanjutnya Raperda ini, akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” kata Bupati Wiyatno, di Kuala Kapuas, Senin (6/7/2026).
Hal itu disampaikannya, saat memberikan sambutan pada Rapat Paripurna Ke-5 masa Persidangan II Tahun Sidang 2026, dengan agenda penyampaian pendapat akhir Fraksi-Fraksi pendukung DPRD terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025, dan penandatanganan persetujuan bersama Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025.
Bupati Wiyatno juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi yang telah terjalin selama proses pembahasan Raperda. Menurutnya, berbagai saran, kritik, dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD merupakan aspirasi masyarakat yang menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan kebijakan pembangunan.
“Berkat sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD, saya yakin visi Kabupaten Kapuas yang berdaya saing, sejahtera, indah, aman, dan religius dapat kita wujudkan bersama,” ujarnya.
Menanggapi berbagai masukan dari fraksi, Wiyatno mengungkapkan bahwa Pemkab Kapuas juga memperoleh tambahan kuota kepesertaan BPJS Kesehatan sebanyak 2.600 jiwa dari program CSR, yang diharapkan dapat membantu masyarakat di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Sorotan utama dalam sambutannya adalah rencana pelaksanaan program Satu Miliar Satu Desa. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak akan diterapkan secara kaku, karena desa-desa yang masih tertinggal dan minim infrastruktur berpeluang menerima alokasi anggaran lebih besar.
“Di beberapa desa, khususnya wilayah pesisir maupun pedalaman yang selama ini belum maksimal tersentuh pembangunan, anggarannya bisa mencapai Rp3 miliar hingga Rp4 miliar. Ini demi mengejar ketertinggalan,” tegasnya.
Ia mencontohkan Desa Cemara Labat dan Kematang yang memiliki potensi pertanian sangat besar, namun akses jalannya masih sulit dilalui, bahkan kendaraan roda dua pun mengalami kesulitan saat musim tertentu. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk diprioritaskan dalam pembangunan.
Sementara desa-desa yang telah menikmati pembangunan infrastruktur memadai, seperti berada di sepanjang jalan nasional, tetap memperoleh alokasi Rp1 miliar sesuai program yang telah direncanakan.
Selain pembangunan infrastruktur, Wiyatno juga menanggapi usulan DPRD terkait bantuan bagi tempat-tempat ibadah. Ia memastikan pemerintah daerah akan terus memberikan perhatian terhadap pembangunan rumah ibadah di berbagai desa dan kecamatan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Dalam kesempatan itu, Wiyatno juga mengundang seluruh pimpinan dan anggota DPRD untuk menghadiri Panen Raya yang akan digelar pada 8 Juli 2026 di empat kecamatan, yakni Kecamatan Bataguh, Kapuas Kuala, Kapuas Timur, dan satu kecamatan lainnya, dengan total luas panen mencapai 25.870 hektare.
Pemkab Kapuas bersama pemerintah pusat juga akan menyerahkan berbagai bantuan bagi petani, seperti traktor roda empat, hand tractor, hand sprayer, dan pompa air sebagai upaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Kapuas.
Penulis : Ardi
EDitor : Ika
