KASONGAN, katakata.co.id – Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan mendapat apresiasi dari DPRD Kabupaten Katingan. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat pelayanan administrasi rumah sakit sekaligus meningkatkan keamanan dan kepastian dokumen.
Ketua Fraksi PKB DPRD Katingan, Realita, mengatakan penerapan TTE merupakan bagian dari modernisasi pelayanan publik yang perlu terus dikembangkan, terutama pada sektor kesehatan yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan administrasi.
“Kami dari Fraksi PKB sangat mengapresiasi penerapan TTE di RSUD Mas Amsyar. Ini adalah langkah maju, langkah modernisasi pelayanan yang memang sudah seharusnya dilakukan,” ujar Realita, Jumat (13/11/2026).
Menurut anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) II tersebut, proses administrasi yang bergantung pada penandatanganan secara manual selama ini berpotensi memperlambat pelayanan, terutama ketika pejabat berwenang tidak berada di tempat.
Dengan penerapan TTE, proses pengesahan dokumen dapat dilakukan secara elektronik sehingga lebih cepat dan fleksibel. Hal ini diharapkan membantu mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan administrasi pasien, termasuk surat keterangan dan dokumen rujukan.
“Dengan TTE, pelayanan tidak lagi tertunda hanya karena persoalan tanda tangan. Surat keterangan, rujukan, dan dokumen lainnya bisa lebih cepat selesai. Ini tentu sangat membantu masyarakat, khususnya pasien,” katanya.
Selain efisiensi waktu, Realita menilai TTE juga memiliki peran penting dalam menjaga keaslian dan keamanan dokumen. Identitas penandatangan serta waktu pengesahan dapat diketahui sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas administrasi rumah sakit.
“TTE itu bukan hanya soal cepat, tapi juga soal keamanan dan kepastian hukum. Dokumennya jelas siapa yang menandatangani dan kapan waktunya. Ini membuat tata kelola administrasi rumah sakit menjadi lebih transparan dan terpercaya,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan agar penerapan sistem digital tersebut diikuti kesiapan sumber daya manusia, jaringan internet yang stabil, serta sistem keamanan informasi yang memadai. Dengan demikian, digitalisasi dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan kendala baru.
Realita juga mendorong Pemerintah Kabupaten Katingan memperluas penerapan layanan digital di seluruh perangkat daerah. Menurutnya, keberhasilan transformasi digital harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat melalui pelayanan yang semakin cepat, mudah, dan akuntabel.
“DPRD tentu akan terus mendukung program-program yang berpihak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kalau RSUD bisa jadi contoh, perangkat daerah lain juga harus mengikuti,” pungkasnya.
Penulis: Hairul
Editor: Ardi
