PALANGKA RAYA,katakata.co.id – Staf Ahli (Sahli) Gubernur Kalteng Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (KSDM),Suhaemi wakili Sekretaris Daerah (Sekda) buka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga, yang dilaksanakan di Aula Bawi Bahalap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Prov. Kalteng, Rabu (8/11/2023).
Saat membacakan sambutan tertulis Sekda, Suhaemi mengatakan FGD ini merupakan kegiatan advokasi pembangunan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dengan HAPAKAT membangun Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Provinsi Kalteng.
“DRPPA merupakan desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menekankan, suatu desa harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakatnya khususnya perempuan dan anak dengan terpenuhinya perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta tersedia sarana dan prasarana publik yang ramah perempuan dan anak.
“Ke depan, keberlangsungan DRPPA juga sangat tergantung dari komitmen yang kita lakukan, di mana pembangunannya diharapkan bisa membantu menyelesaikan isu-isu yang melingkupi perempuan dan anak di desa, dengan konsep HAPAKAT (bergotong royong dan bekerjasama) dalam kemajuan desa,” ungkapnya.
Suhaemi berharap melalui kegiatan FGD ini, seluruh pihak terkait dapat bersinergi memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya peningkatan perekonomian keluarga dan kewirausahaan perempuan melalui Desa DRPPA. “Mari kita bersama-sama HAPAKAT berjuang untuk kemajuan Kalimantan Tengah,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Dinas P3APPKB Kalteng, Linae Victoria Adenmenyampaikan, sesuai arahan Presiden RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) dan Dinas P3APPKB se-Indonesia termasuk Provinsi Kalteng, harus men-support kemandirian ekonomi untuk perempuan, karena kemiskinan yang terjadi berkaitan erat dengan angka stunting, perkawinan usia anak, dan kas anggaran rumah tangga.
“Kita saat ini menempati peringkat kedua tertinggi perkawinan usia anak di Indonesia, hal ini bisa memicu adanya stunting, KDRT, perceraian, dan lain-lain,” imbuhnya. (ard/red)
