PALANGKA RAYA, katakata.co.id – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan September Hitam dan Cipayung Plus menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kalteng, Jalan S Parman, Kota Palangka Raya, Senin (1/9/2025).
Dalam aksinya, massa menyampaikan sepuluh tuntutan yang dinilai penting untuk diperjuangkan demi kepentingan masyarakat.
Dari Aliansi September Hitam, ada beberapa poin yang disuarakan antara lain :
1. Mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, menolak RUU Polri, mencabut UU TNI, serta merevisi kembali RKUHAP agar tidak melegitimasi tindakan brutal aparat.
2. Menolak kenaikan gaji, tunjangan, dan dana pensiun anggota dewan.
3. Memperketat evaluasi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
Sementara itu, Cipayung Plus juga mengajukan beberapa poin di antaranya :
1. Mendesak DPR menggunakan hak angket untuk menurunkan Kapolri dari jabatannya.
2. Mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan UU Masyarakat Adat.
3. Mendesak DPRD Kalteng membuat perda tentang sistem peninjauan PHK dan upah adil bagi buruh perkebunan, tambang, tani, dan UMKM.
4. Menolak Raperda tentang kenaikan gaji dan tunjangan DPRD Kalteng.
5. Mendesak DPRD Kalteng lebih aktif dalam penyelesaian sengketa tanah di daerah.
6. Menolak kenaikan PBB/NJOP serta tarif BPJS di Kalteng.
7. Mendesak DPR RI membatalkan kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan pejabat.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong menyampaikan apresiasi terhadap cara mahasiswa dan masyarakat menyuarakan aspirasi dengan tertib.
“Mahasiswa bukan identik dengan rusuh, begitu juga dengan masyarakat. Mereka punya sopan santun, kewajiban, dan tanggung jawab menjaga ketenteraman serta keamanan daerah. Itu luar biasa,” ujarnya.
Arton juga menegaskan bahwa DPRD Kalteng akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.
“Kami tidak hanya sekadar berjanji, tetapi akan meneruskan aspirasi ini kepada Menteri Dalam Negeri dan Sekretariat DPR RI di Jakarta,” tegasnya. (pri/red)
